TPAKD Lampung Perkuat Kolaborasi Agar Program Inklusi dan Literasi Berdampak

TPAKD Lampung Perkuat Kolaborasi Agar Program Inklusi dan Literasi Berdampak
Foto Biro Adpim Lampung

Spektroom - Seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung, diminta untuk menyamakan langkah dan memperkuat kolaborasi agar program inklusi dan literasi keuangan semakin memberi dampak nyata bagi masyarakat di tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, saat membuka Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung Rabu (17/12/2025).

Menurut Jihan, rapat pleno menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025.

Evaluasi ini diperlukan agar setiap program semakin tepat sasaran, dan merata menjangkau seluruh wilayah Lampung.

"Rapat pleno ini kita jadikan ruang untuk menyamakan langkah. Kita ingin memperkuat koordinasi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus melihat kembali apa saja yang telah kita kerjakan sepanjang tahun ini," ujar Jihan.

Jihan menegaskan, kehadiran TPAKD sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal, petani yang ingin mengembangkan usaha, pelajar yang mulai belajar menabung, hingga masyarakat desa yang memerlukan akses layanan keuangan yang aman dan mudah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan peningkatan inklusi keuangan sebagai bagian penting dalam arah pembangunan jangka panjang daerah yang dicapai secara bertahap dan konsisten," katanya.

Sepanjang 2025, TPAKD Provinsi Lampung bersama kabupaten/kota telah menjalankan berbagai program, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Lampung Menabung melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR),

Program Desa Perkasa, penguatan ekonomi pesantren, hingga literasi pasar modal.

"Literasi keuangan bisa hadir di banyak ruang, di sekolah, di desa, di pesantren, bahkan di lapangan usaha. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana literasi keuangan juga menjadi bagian dari percakapan sehari-hari masyarakat," kata Jihan.

Selain itu, TPAKD Provinsi Lampung juga mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui program perhutanan sosial dan pengembangan ternak sapi.

"Kerja sama antara kelompok usaha perhutanan sosial dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta antara Bank Lampung dengan PT Great Giant Livestock, diharapkan mampu membuka akses pembiayaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.

Jihan menyampaikan ucapan selamat kepada TPAKD Kota Metro, TPAKD Kabupaten Lampung Timur, dan TPAKD Kabupaten Pesawaran atas penghargaan yang diterima pada ajang TPAKD Award 2025.

"Capaian ini semoga menjadi penyemangat bagi daerah lain untuk terus menghadirkan program yang bermanfaat dan dekat dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Diforum yang sama, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan program TPAKD tidak hanya berfokus pada peningkatan inklusi keuangan, tetapi juga harus seimbang dengan literasi keuangan.

Untuk itu, dirinya mengajak untuk bersama-sama didalam meningkatkan capaian inklusi dan literasi keuangan.

"Yang paling penting adalah bagaimana inklusi keuangan ini bisa menggerakkan perekonomian daerah. Di situlah kita harus masuk dan bergerak," ujar Otto.

Otto menjelaskan, salah satu program unggulan TPAKD tahun 2025 adalah Desa Perkasa (Perekonomian Kuat, Masyarakat Sejahtera) yang disinergikan dengan program Desaku Maju milik Pemerintah Provinsi Lampung, yang sebelumnya meraih penghargaan nasional.(@Ng).

Berita terkait

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif  di Aceh

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif di Aceh

Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak

Nurana Diah Dhayanti