Transportasi Publik, Kunci Memutus Lingkaran Kemiskinan Mobilitas
Surakarta – Spektroom: Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga erat dengan kemampuan masyarakat untuk bergerak dan mengakses berbagai peluang. Ketika transportasi publik tidak memadai, masyarakat berpenghasilan rendah berisiko semakin sulit menjangkau pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pusat aktivitas ekonomi.
Menurut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno, fenomena tersebut dikenal sebagai kemiskinan mobilitas atau mobility poverty, yaitu kondisi ketika keterbatasan akses transportasi membuat seseorang semakin sulit keluar dari tekanan ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan Indonesia mencapai sekitar 11,64 juta orang atau 7,09 persen. Meski secara persentase angka kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi, masyarakat miskin di perkotaan menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari tingginya biaya hidup, kepadatan kota, hingga keterbatasan akses terhadap layanan publik.
“Banyak warga berpenghasilan rendah akhirnya tinggal di kawasan pinggiran kota karena harga hunian di pusat kota mahal. Namun di sisi lain, pusat pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan masih banyak berada di kawasan perkotaan. Sehingga ketika transportasi umum tidak menjangkau, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelas Djoko Rabu (17/6/2026).
Djoko Setijowarno yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menjelaskan, selain persoalan akses, biaya transportasi juga menjadi beban besar bagi kelompok berpenghasilan rendah. Tanpa layanan transportasi publik yang terjangkau, sebagian masyarakat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dengan biaya cicilan, bahan bakar, dan perawatan yang terus meningkat.
Sementara itu, transportasi umum yang belum terintegrasi juga dapat menambah pengeluaran karena pengguna harus berganti moda berkali-kali dalam satu perjalanan.
Dampak lainnya, kemacetan dan perjalanan yang tidak efisien membuat masyarakat kehilangan waktu produktif yang sebenarnya dapat digunakan untuk bekerja tambahan, beristirahat, maupun mendampingi keluarga.
“Transportasi publik yang baik juga berperan dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas dasar. Masyarakat akan lebih mudah menjangkau sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pelatihan kerja, hingga pasar dengan harga kebutuhan yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Beberapa langkah yang diperlukan antara lain membangun sistem transportasi yang terintegrasi, menerapkan tarif yang terjangkau, menyediakan subsidi tepat sasaran, memperkuat angkutan pengumpan dari kawasan pinggiran, serta mengembangkan konsep kota berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD).
“Kota yang maju bukanlah kota yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah bergantung pada kendaraan pribadi, melainkan kota yang menyediakan transportasi publik berkualitas sehingga semua lapisan masyarakat dapat bergerak secara setara,”tandasnya.
