Ujudkan Satu Data Bengkalis,Pemkab Dorong Integrasi Data Akurat dan Berkualitas
Bengkalis-Spektroom : Ketepatan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Data yang tidak lengkap atau kurang akurat berisiko membuat anggaran tidak tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat tidak terjawab secara optimal.
Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperkuat program Satu Data melalui Desk Forum yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), serta Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bappeda Bengkalis itu dibuka Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto, didampingi Sekretaris Diskominfotik Bengkalis H. Adisutrisno dan Kepala BPS Bengkalis Sudiro.
Forum juga diikuti pemerintah kecamatan dan perangkat daerah lainnya secara virtual.
Rinto mengatakan, pengelolaan data yang baik menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan informasi yang semakin cepat. Data harus terhubung, terhimpun, dan dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan serta program pembangunan.
Ia menilai, ketidak seimbangan antara cepatnya perubahan informasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelolanya dapat memengaruhi ketepatan pelaksanaan pembangunan.
Menurut Rinto, evaluasi sejumlah program perangkat daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau tahun ini menemukan indikasi inefisiensi.
Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya penggunaan data yang komprehensif dalam menentukan program, sasaran, dan alokasi anggaran.
“Banyak program yang anggarannya lebih, tetapi sasarannya berbeda, sehingga belum tepat dalam penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa data belum dimanfaatkan secara optimal oleh kita semua,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2028 yang mulai dikerjakan Januari mendatang dapat menggunakan data lebih lengkap dan sesuai kondisi riil masyarakat.
Sementara itu, H. Adisutrisno menegaskan bahwa data bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan landasan utama perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Ia menjelaskan, penguatan Satu Data mencakup inventarisasi, verifikasi, dan validasi data sektoral, penerapan standar data dan metadata, serta kejelasan tanggung jawab setiap perangkat daerah.
Dalam pelaksanaannya, Bappeda berperan mengoordinasikan, Diskominfotik menjadi walidata, BPS melakukan pembinaan statistik, sedangkan perangkat daerah menyediakan data sesuai tugas masing-masing.
Integrasi tersebut juga harus memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
Melalui penguatan Satu Data, Pemkab Bengkalis berharap kebijakan dan alokasi anggaran semakin tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat..(SN/ Rill/ Siti.R)
