Usai Pimpin Acara Perjanjian Damai, Kapolda Maluku Sholat Magrib dan Buka Puasa Bersama Warga Fiditan Tual
Ambon–Spektroom: Usai memimpin langsung pelaksanaan Perjanjian Damai serta Penyerahan Senjata Tajam dan Bom Molotov pasca bentrokan antar warga di Tual, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, melanjutkan agenda dengan melaksanakan Sholat Magrib Berjamaah dan Buka Puasa Bersama masyarakat Desa/Ohoi Fiditan, Kota Tual.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (26/2/2026) pukul 18.35 WIT di Balai Desa Fiditan (Masjid Sementara As-Sholeh), Kecamatan Dullah Utara, dalam suasana penuh kekhusyukan, keteduhan, dan kebersamaan yang mencerminkan kembalinya harmoni sosial pasca konflik.
Kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. menjelaskan acara ini dihadiri jajaran Polda Maluku, unsur TNI, Pemerintah Kota Tual, Kejaksaan, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan warga dari Kompleks Fiditan Kampung Lama dan Kompleks Fiditan Kampung Baru.
Pelaksanaan sholat berjamaah dan buka puasa bersama menjadi rangkaian lanjutan dari kesepakatan damai yang telah dicapai sebelumnya. Momentum ini dimaknai sebagai simbol berakhirnya konflik sekaligus dimulainya kembali kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman, dan harmonis.
Kapolda Maluku tampak berbaur tanpa sekat dengan masyarakat, duduk dan berbuka puasa bersama para tokoh agama, pemuda, serta warga dari kedua kompleks yang sebelumnya terlibat pertikaian. Suasana yang sempat diliputi ketegangan kini berubah menjadi hangat dan penuh kekeluargaan.
Kapolda Maluku menegaskan bahwa bulan suci Ramadhan merupakan momentum terbaik untuk introspeksi diri, menahan emosi, serta memperkuat ukhuwah dan persaudaraan.
“Ramadhan mengajarkan kita untuk menahan diri, memperbaiki sikap, dan memperkuat persaudaraan. Perdamaian yang sudah kita sepakati hari ini harus kita jaga bersama, bukan hanya secara simbolis, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Kapolda.
Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, menjauhi provokasi, serta mengedepankan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Jangan lagi ada kekerasan. Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan duduk bersama, berdialog, dan mengedepankan akal sehat demi masa depan daerah kita,” tegasnya.
Kapolda Maluku juga menghimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemuda, agar menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, menjauhi tindakan melanggar hukum, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan.
Lebih lanjut Kapolda menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan pemerintah daerah akan terus hadir mengawal perdamaian, namun keberhasilan menjaga stabilitas keamanan sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.
Kegiatan buka puasa bersama ini menjadi wujud nyata sinergitas TNI–Polri, Pemerintah Daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Tual, khususnya di Desa Fiditan.
Kehadiran unsur TNI, Kejaksaan, Pemerintah Kota Tual, serta tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan komitmen kolektif dalam mengawal perdamaian yang telah disepakati sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.
Setelah sholat berjamaah dan buka puasa bersama, kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, persatuan, dan kemajuan Desa Fiditan serta Kota Tual secara umum.
Langkah Kapolda Maluku melanjutkan agenda perdamaian dengan sholat berjamaah dan buka puasa bersama warga menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan membumi. Tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, Kapolda tampil sebagai pemimpin yang menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual masyarakat.
Momentum Ramadhan dimanfaatkan secara tepat sebagai ruang rekonsiliasi sosial, memperkuat pesan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, melainkan dengan dialog, empati, dan kebersamaan. Kehadiran lintas sektor dalam suasana ibadah bersama mempertegas bahwa perdamaian Fiditan bukan hanya komitmen aparat, tetapi kesepakatan kolektif seluruh elemen masyarakat.
Pendekatan ini patut menjadi model nasional penanganan konflik berbasis rekonsiliasi, kearifan lokal, dan nilai keagamaan, guna mewujudkan keamanan yang berkelanjutan serta masyarakat yang damai dan bermartabat.(EM)
