Wali Kota Ambon Sampaikan Ranperda Pertanggung jawaban APBD 2025 ke DPRD
Ambon-Spektroom : Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Ambon yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (26/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Patrik Moenandar didampingi Ketua DPRD Mourits Tamaela. Turut hadir Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, anggota DPRD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Dalam pidatonya, Wali Kota menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bodewin mengatakan, dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Ambon pada 4 Juni 2026.
Menurutnya, hasil audit tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hasil audit itu juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan peningkatan pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.
Ia menjelaskan, APBD 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025–2030 dengan visi "Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan". Pemerintah Kota Ambon menetapkan 17 program prioritas, mulai dari penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan peran pemuda, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan.
Di bidang ekonomi, Bodewin memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan perkembangan positif meski dihadapkan pada tekanan ekonomi global. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon pada 2025 mencapai 83,97, tertinggi di Provinsi Maluku dan masuk kategori sangat tinggi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp21,01 triliun dari Rp19,83 triliun pada 2024. Sementara PDRB atas dasar harga konstan naik menjadi Rp12,94 triliun dari sebelumnya Rp12,34 triliun.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon melambat menjadi 4,87 persen dibandingkan 5,96 persen pada 2024. Laju inflasi juga meningkat menjadi 4,23 persen akibat kenaikan harga komoditas global dan dampak cuaca ekstrem terhadap distribusi kebutuhan pokok.
Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,33 persen atau sekitar 22.300 jiwa, lebih rendah dibandingkan 5,13 persen pada tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran juga menurun menjadi 11,37 persen atau sekitar 21.240 jiwa.
Dalam laporan keuangan, pendapatan daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1,308 triliun dan terealisasi Rp1,221 triliun atau 93,32 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,223 triliun atau 92,95 persen dari total anggaran.
Pemerintah Kota Ambon juga mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5,16 miliar. Dari sisi neraca, total aset daerah tercatat mencapai Rp2,134 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp200,07 miliar dan nilai ekuitas mencapai Rp1,934 triliun.(EM)
