Trending

Walikota Parepare Hadiri Pertemuan Pengawasan Aset Pemda Bersama Wamendagri dan Komisi II DPR RI

Walikota Parepare Hadiri Pertemuan Pengawasan Aset Pemda Bersama Wamendagri dan Komisi II DPR RI
Walikota Parepare, Tasming Hamid menerima LSDP dari Taufan Pawe mewakili Komisi II DPR RI disaksikan Wamendagri, Bima Arya (Foto: Humas Pemkot Parepare)

Makassar-Spektroom : Wali Kota Parepare Tasming Hamid menghadiri pertemuan dalam rangka pengawasan terhadap permasalahan aset Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyerahan sertifikat tanah aset Pemda/BMD/BUMD.

Kehadiran Wali Kota Parepare Tasming Hamid dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola aset, pengembangan wilayah, serta sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penyerahan program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.

Pertemuan berlangsung di Grind dan Pull Makassar, Selasa, 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta rombongan Komisi II DPR RI.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kunjungan Komisi II DPR RI bersama Wamendagri ke Sulawesi Selatan.

Andi Sudirman menyampaikan sejumlah poin penting terkait pengembangan wilayah. Ia berharap program dan dukungan Komisi II DPR RI dapat mendorong pembangunan di wilayah selatan Sulawesi, termasuk optimalisasi pengelolaan BUMD dan aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memberikan arahan terkait tata kelola pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kelincahan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Bima Arya, kepala daerah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Kepala daerah dilarang bekerja sendiri dan wajib berkolaborasi dengan Forkopimda, DPR, serta seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Ia juga mendorong kepala daerah agar lebih proaktif dalam menjemput berbagai peluang pembangunan. Menurutnya, kepala daerah yang berhasil dan kerap memperoleh penghargaan adalah mereka yang gesit, responsif, serta tidak bersikap pasif.

Bima Arya berharap kerja keras dan kolaborasi yang dibangun oleh seluruh pihak saat ini dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat sekaligus mengantarkan para pemimpin daerah menjalankan amanah dengan baik. (*)

Berita terkait

Rumah Zakat dan FDIK UIN Antasari Kolaborasi Kelola Infak Digital melalui INFAK.ID

Rumah Zakat dan FDIK UIN Antasari Kolaborasi Kelola Infak Digital melalui INFAK.ID

Banjarbaru, Kalsel-Spektroom : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Antasari Banjarmasin bersama LAZNAS Rumah Zakat memperkuat kolaborasi dalam mendorong kemudahan berinfak melalui kanal digital. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Program Pengelolaan Dana Infak melalui Aplikasi INFAK.ID. Kegiatan berlangsung di

Junaidi, Julianto
Lima Tahun Pelindo, TPK Banjarmasin Perkuat Fondasi Transformasi

Lima Tahun Pelindo, TPK Banjarmasin Perkuat Fondasi Transformasi

Banjarmasin–Spektroom : Terminal Petikemas Banjarmasin (TPK Banjarmasin) terus memperkuat transformasi operasional sebagai bagian dari perjalanan lima tahun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Sejak Agustus 2025, pembenahan dilakukan secara bertahap melalui penguatan sumber daya manusia, penataan infrastruktur dan area terminal, standardisasi fasilitas dan peralatan, hingga modernisasi peralatan bongkar muat. Terminal

Junaidi, Julianto