Wamenhub: Perlu Terobosan Hukum Untuk Atasi Permasalahan Ojol

Wamenhub: Perlu Terobosan Hukum Untuk Atasi Permasalahan  Ojol

SPEKTROOM.ID-  Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengakui bahwa diperlukan adanya terobosan hukum untuk mengatasi sejumlah dinamika dan permasalahan terkait ojek daring/online (ojol).

“Disarankan agar Kementerian Perhubungan, nantinya bisa membuat satu terobosan hukum yang bisa dijadikan pedoman seperti yang telah dibuat sebelumnya,” kata Wamenhub ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin.(30/6/2025).

Lebih lanjut, Suntana mengatakan berdasarkan Raker bersama Komisi V DPR RI, memang diperlukan adanya undang-undang sebagai regulasi yang komprehensif demi memberikan solusi paling tepat bagi mitra pengemudi ojol, perusahaan jasa berbasis aplikasi (aplikator), pemerintah, hingga masyarakat sebagai pengguna jasa.

Namun, pembuatan undang-undang ia nilai memerlukan waktu yang panjang sebelum akhirnya diterbitkan dan disahkan.“Tadi  Ketua Komisi V DPR (Lasarus) menyampaikan harusnya ini masuk dalam undang-undang. Tapi, teman-teman juga tadi mendengar begitu beratnya menyusun undang-undang,” ucapnya.

Adapun beberapa masalah terkait ojol, disebutkan Wamenhub berada dalam lima tuntutan mitra pengemudi pada saat melakukan demo besar-besaran pada bulan Mei 2025. Oleh karena itu, Suntana mengatakan pihaknya bakal mengkaji lebih dalam masalah-masalah tersebut, termasuk soal besaran tarif, potongan kepada aplikasi, hingga adanya layanan “hemat” yang disebut hanya memberikan kompensasi kepada mitra sebesar Rp5.000 saja per pesanan.

“Nanti kita pelajari, itu (argo Rp5.000) juga salah satu dari beberapa masalah yang memang disampaikan oleh teman-teman mitra,” katanya. Wamenhub menilai perlu koordinasi lintas kementerian juga terkait kebijakan tarif hingga aspek keselamatan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

“Kalau memang itu perlu dilakukan, akan kita lakukan. Tapi tentu saja, (untuk) mengubah aturan, kan, kita harus benar-benar pelajari dengan berbagai aspeknya. Tidak bisa sembarangan. Tapi sekali lagi saya tegaskan kita akan bergerak cepat untuk memenuhi tuntutan dari teman-teman mitra,” ujar Suntana.

Berita terkait

Penyusun Laporan Keuangan OPD di Madiun Ikuti Penguatan Sistem Pengendalian Intern

Penyusun Laporan Keuangan OPD di Madiun Ikuti Penguatan Sistem Pengendalian Intern

Madiun-Spektroom : Guna mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP), sebanyak 30 penyusun laporan keuangan OPD dilingkup Pemkab. Madiun mengikuti Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Perundang-Undangan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Madiun, Kamis (25/6/2026) ini menghadirkan 2 narasumber, Kasidatun Kejari Kabupaten Madiun, Iwan Sofyan, SH.

Moch Haryono, Julianto
Biodiesel B50 Mulai Juli 2026 Peluang Besar dan Tantangan  Industri Sawit Kalbar

Biodiesel B50 Mulai Juli 2026 Peluang Besar dan Tantangan Industri Sawit Kalbar

Pontianak - Spektroom : Industri kelapa sawit di Kalimantan Barat memasuki babak baru seiring dimulainya implementasi program biodiesel B50 pada Juli 2026. Kebijakan pemerintah yang meningkatkan campuran biodiesel berbasis minyak sawit dalam bahan bakar nasional itu diproyeksikan mendongkrak kebutuhan crude palm oil (CPO) domestik, sekaligus membuka peluang besar bagi daerah penghasil

Apolonius Welly, Afrizal Aziz
Pelatihan Ecoprint Jadi Upaya Pemberdayaan dan Penuntasan Anak Tidak Sekolah di Jember

Pelatihan Ecoprint Jadi Upaya Pemberdayaan dan Penuntasan Anak Tidak Sekolah di Jember

Jember-Spektroom : Upaya penuntasan dan pemberdayaan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jember terus dilakukan melalui berbagai program yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satunya diwujudkan melalui Pelatihan Ecoprint bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diselenggarakan di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Kamis (25/06/2026). Kegiatan tersebut dibuka dan

Budi Sucahyono, Julianto
Menteri Kependudukan Temui Kader Pendamping Keluarga dan Keluarga Risiko Stunting di Sleman

Menteri Kependudukan Temui Kader Pendamping Keluarga dan Keluarga Risiko Stunting di Sleman

Sleman – Spektroom : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, bertemu dengan ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji didampingi Wakil Bupati Sleman

Fatmawaty, Bian Pamungkas