Warga Jakarta Minta Satpol PP tidak Tutup Mata Menjamurnya PKL di Trotoar Kawasan Pasar Induk Kramatjati
Jakarta - Spektroom : Warga di berbagai kota besar termasuk di Jakarta merindukan trotoar yang tidak hanya sekadar ada, tetapi nyaman, aman, dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
Pedestrian seharusnya menjadi ruang yang inklusif. Namun kondisi saat ini masih banyak keluhan mengenai trotoar.
"Kita ingin trotoar yang terpisah dari jalur kendaraan, dan dilengkapi guiding block (ubin pemandu) yang tidak terhalang parkir kendaraan atau pedagang kaki lima" ujar Jafran kepada Spektroom di kawasan Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (1/3/2026).
Warga yang sering melintas jalan raya tersebut megeluhkan kemacetan dan kesemrawutan pedagang buah di trotoar sisi kiri dan kanan Jalan raya Bogor Kramatjati hingga Ciracas, Jakarta Timur.
"Ya kita minta Satpol PP tidak tutup mata atas menjamurnya pedagang di trotoar kawasan pasar induk Kramatjati" ungkapnya.
Sementara itu, untuk mengembalikan fungsi trotoar di Jakarta Timur sebanyak 700 personel gabungan terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Sosial, TNI dan Polri melakukan Bina Tertib Praja.
Kasatpol PP Jakarta Timur, Muhammad Dong, menjelaskan Bina Tertib Praja digelar serentak di wilayah Jakarta Timur. Sasarannya adalah pedestrian atau trotoar yang pemanfaatannya disalahgunakan masyarakat, terutama untuk berdagang, parkir liar atau lainnya.
“Yang melakukan pelanggaran tentu langsung kita tindak. Selanjutnya wajib mengikuti sidang tipiring di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).
Bina Tertib Praja diawali dengan apel yang dipimpin Walikota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, di halaman Kantor Walikota, Rabu (25/2/2026).
Fokus kegiatan tingkat kota dipusatkan di Jalan Jatinegara Timur dan beberapa titik lainnya, seperti Jalan Jatinegara Barat, Jalan Otista, Jalan MT Haryono dan jalan lainnya.
Hingga kini Muhammad Dong belum mengetahui pasti jumlah pelanggaran yang terjadi di 10 kecamatan Jakarta Timur sepanjang kegiatan tersebut.
