11.856 Ijazah Alumni SMA/SMK Negeri di Riau Belum Diambil, Disdik Minta Segera Diurus

11.856 Ijazah Alumni SMA/SMK Negeri di Riau Belum Diambil, Disdik Minta Segera Diurus
Ilustrasi ( Foto: MCR )

Pekanbaru-Spektroom: Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau kembali mengimbau para alumni SMA Negeri dan SMK Negeri di seluruh Riau, khususnya lulusan tahun 2023 ke bawah, untuk segera mengambil ijazah yang hingga kini masih tersimpan di sekolah masing-masing. Tercatat, sebanyak 11.856 ijazah belum diambil oleh pemiliknya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 5.635 ijazah SMA Negeri dan 6.221 ijazah SMK Negeri. Menurutnya, ijazah merupakan dokumen resmi yang memiliki peran penting untuk berbagai keperluan, mulai dari melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, hingga pengurusan administrasi lainnya.

"Saya mengimbau kepada seluruh alumni SMA Negeri dan SMK Negeri, khususnya tamatan tahun 2023 ke bawah yang belum mengambil ijazah, agar segera datang ke sekolah masing-masing. Ijazah merupakan dokumen penting yang akan sangat dibutuhkan untuk masa depan anak-anak didik kita," ujar Erisman Yahya, Selasa (28/7/2026).

Erisman menegaskan, proses pengambilan ijazah tidak dipungut biaya. Seluruh alumni berhak memperoleh dokumen tersebut secara gratis tanpa adanya pungutan dalam bentuk apa pun.

"Kami pastikan pengambilan ijazah tidak dikenakan pungutan apa pun. Gratis. Pihak sekolah juga telah siap melayani para alumni yang datang mengambil ijazahnya, karena itu memang menjadi hak mereka," tegasnya.

Untuk mempermudah pelayanan, Disdik Provinsi Riau juga membuka ruang konsultasi bagi alumni yang mengalami kendala saat hendak mengambil ijazah.

"Bagi para alumni yang membutuhkan informasi atau mengalami kendala, silakan datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang SMA atau Bidang SMK. Kami siap membantu agar proses pengambilan ijazah dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Disdik berharap seluruh alumni segera memanfaatkan kesempatan tersebut agar dokumen pendidikan yang menjadi hak mereka dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan, baik melanjutkan studi, memasuki dunia kerja, maupun keperluan administrasi lainnya.

Imbauan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk memastikan seluruh lulusan memperoleh dokumen pendidikan secara utuh sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan di masa depan..(SN/ Rill/ MCR)

Berita terkait

Program Trenggiling Pertamina NTB Dorong Peralihan ke Bright Gas dan Tepat Sasaran LPG Subsidi

Program Trenggiling Pertamina NTB Dorong Peralihan ke Bright Gas dan Tepat Sasaran LPG Subsidi

Mataram-Spektroom : PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) resmi meluncurkan program Trenggiling (Trade-In Tabung Keliling) di Mataram. Program penukaran tabung LPG 3 kilogram bersubsidi ke Bright Gas Non-PSO secara keliling

Marsam Putrangga, Julianto
443 KPM di Sumberbaru Jember Terima KKS PKH dan Program Sembako, Penyaluran Bansos Kini Makin Transparan

443 KPM di Sumberbaru Jember Terima KKS PKH dan Program Sembako, Penyaluran Bansos Kini Makin Transparan

Jember – Spektroom: Sebanyak 443 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berupa kartu ATM untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Tahap II Tahun 2026. Penyaluran berlangsung di Kantor Kecamatan Sumberbaru pada Selasa (28/7/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah

Budi Sucahyono, Buang Supeno
APBD Perubahan Sijunjung Tembus Rp1,074 Triliun, Infrastruktur dan Porprov Jadi Prioritas

APBD Perubahan Sijunjung Tembus Rp1,074 Triliun, Infrastruktur dan Porprov Jadi Prioritas

Sijunjung–Spektroom: Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengusulkan kenaikan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp1,074 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut mulai dibahas bersama DPRD setelah pemerintah menyampaikan Nota Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna, Selasa (28/7/2026). Selain menyesuaikan dinamika fiskal daerah,

Riswan Idris, Buang Supeno