6 Bulan PP TUNAS, TikTok Nonaktifkan 9 Juta Akun Anak, Meutya: PR Masih Banyak
Jakarta-Spektroom : Enam bulan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang pelindungan anak di ruang digital atau PP TUNAS menunjukkan kemajuan. Namun Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai pekerjaan rumah masih banyak, terutama menghadapi risiko baru kecerdasan buatan.
"Perjalanan enam bulan ini menunjukkan sudah ada kemajuan, tetapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Teknologi terus berkembang, termasuk AI. Pelindungan anak juga harus terus bergerak," kata Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Pemerintah mencatat langkah konkret platform. TikTok melaporkan akun pengguna di bawah 16 tahun yang dinonaktifkan naik dari 4 juta menjadi 9 juta akun. Meta memblokir 85 ribu akun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook, serta mengalihkan 22,5 juta akun anak ke fitur Teen Account.
Namun Meutya menegaskan angka nonaktif bukan satu-satunya ukuran.
"Yang kita lihat bukan hanya berapa banyak akun yang dinonaktifkan. Yang lebih penting adalah apakah platformnya berubah menjadi lebih aman bagi anak," tegasnya.
Instagram dan Facebook masih dikategorikan berisiko tinggi meski ada Teen Account. Fitur itu dinilai belum menjawab tujuh risiko: kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental. Kemkomdigi bersama pakar akan memperjelas indikatornya.
Komdigi juga menunggu laporan Meta soal penanganan akun anak di Threads. Meutya mengingatkan tanggung jawab platform tak berhenti di fitur. Edukasi orang tua soal pengawasan masih lemah.
Tantangan baru muncul dari AI. Indonesia kini bergabung dalam Global Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI dengan peta jalan 2026-2027 yang mendorong safety by design, akuntabilitas, dan penanganan deepfake kekerasan seksual.
"Kenapa ada koalisi global? Karena tidak ada satu pun negara yang bisa melakukannya sendiri," ujar Meutya.
Dengan 70 juta anak Indonesia tumbuh di era AI, Meutya menegaskan aturan main global harus menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas.
"Dunia sedang menyusun aturan main baru untuk AI. Indonesia ingin memastikan kepentingan anak tidak tertinggal," katanya.
