750 Huntara Akan Dibangun Untuk Sumatra Barat
Spektroom - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 750 hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatra Barat.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penanganan pasca bencana untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga terdampak,” ujar Kepala BNPB Suharyanto Rabu (7/1/2026).
Saat ini, proses verifikasi rumah terdampak masih berlangsung dengan melibatkan verifikator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Andalas (Unand), dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Gubernur Sumbar mengikuti rapat koordinasi tersebut didampingi Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Kepala BPBD Sumbar, Kepala Kesbangpol Sumbar, serta perwakilan Dinas BMCKTR Sumbar.
Berdasarkan pemutakhiran data dan usulan pemerintah daerah, rencana pembangunan huntara mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Agam yang akan direalisasikan secara bertahap sesuai kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi.
Suharyanto mengatakan, BNPB terus melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kelengkapan administrasi dan kesiapan teknis di masing-masing wilayah.
BNPB sambung Suharyanto akan melanjutkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan huntara dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses pemulihan pasca bencana.
Selain huntara, pemerintah berencana menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dengan total penyaluran dana Rp 29,27 miliar.
Hitungannya, per setiap kepala keluarga (KK) akan mendapatkan dana sebesar Rp 600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan.
Penyaluran bantuan tersebut diberikan lantaran sebanyak 16.264 KK di 41 kabupaten/kota terdampak banjir memilih skema DTH dibandingkan menempati huntara.
“Pemerintah daerah terus mendata nantinya akan ada penerima tahap kedua yang kita kompilasi lagi, sehingga kita tidak menunggu semuanya terdata dulu, yang sudah terdata kita salurkan. Mungkin demikian update dari kami,” katanya.( Rita yondriadi)
