Trending

922 Warga Binaan di Maluku Diusulkan Terima Remisi HUT RI, Delapan Napi Langsung Bebas

922 Warga Binaan di Maluku Diusulkan Terima Remisi HUT RI, Delapan Napi Langsung Bebas
Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty,saat diwawancarai wartawan di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Jumat (7/8/2026), usai meninjau lembaga pemasyarakatan di Maluku. (Foto : Eva M)

Ambon-Spektroom : Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa harapan bagi ratusan warga binaan di Maluku. Sebanyak 922 warga binaan pemasyarakatan diusulkan menerima remisi umum, sementara delapan orang di antaranya dipastikan langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, kepada wartawan di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Jumat (7/8/2026), usai meninjau lembaga pemasyarakatan di Maluku.

Menurut Saadiah, usulan remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya negara mendorong proses pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku, bukan sekadar menjalani hukuman.

"Remisi adalah bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Tujuannya agar mereka semakin termotivasi memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Saadiah juga menerima laporan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Maluku mencapai sekitar 1.600 orang. Angka itu, menurutnya, relatif kecil jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Maluku.

Karena itu, ia menekankan pentingnya mengoptimalkan fungsi pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi sosial. Sistem pemasyarakatan saat ini, katanya, telah mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, hingga pendampingan agar warga binaan mampu beradaptasi kembali setelah bebas.

"Jangan sampai mereka keluar dari lapas tanpa bekal. Mereka harus memiliki keterampilan, pendidikan, dan kepercayaan diri agar dapat diterima kembali oleh masyarakat serta memiliki kesempatan membangun kehidupan yang lebih baik," kata politisi asal Maluku itu.

Selain usulan remisi, Saadiah mengungkapkan terdapat pula usulan amnesti yang menjadi kewenangan Presiden.

Ia berharap seluruh kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memberi kesempatan kedua bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang produktif dan kembali berkontribusi bagi masyarakat. (EM)

Berita terkait

Majelis Latupati Maluku Serukan Hentikan Konflik, Jaga Persaudaraan dan Perdamaian

Majelis Latupati Maluku Serukan Hentikan Konflik, Jaga Persaudaraan dan Perdamaian

Ambon -Spektroom : Majelis Latupati Maluku menyerukan seluruh masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi menyusul bentrokan antarkelompok pemuda di Kota Tual serta sengketa kepemimpinan adat di Negeri Porto, Kabupaten Maluku Tengah. Seruan moral bertajuk “Jaga Negeri, Rawat Persaudaraan, Pelihara Perdamaian” disampaikan Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 di Ambon, Minggu

Eva Moenandar, Buang Supeno
Kita Berasal dari Rakyat: Pesan Wakapolda Kalbar Saat Minggu Kasih di Gereja Bukit Zaitun

Kita Berasal dari Rakyat: Pesan Wakapolda Kalbar Saat Minggu Kasih di Gereja Bukit Zaitun

Pontianak – Spektroom : Suasana Minggu pagi di Gereja PPIK Jemaat Bukit Zaitun, Pontianak, terasa berbeda. Ditengah kebersamaan jemaat yang menjalankan ibadah, hadir jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membawa pesan sederhana, tetapi bermakna: membangun kedekatan, mendengar suara masyarakat, dan menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Barat, Brigjen

Apolonius Welly