Akademisi UMP Soroti Penahanan Wartawan Indonesia di Misi Global Sumud Flotilla 2.0
Palangka Raya-Spektroom : Akademisi Ilmu Komunikasi FISIPADKOM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Srie Rosmilawati, M.I.Kom menilai tindakan pencegatan dan penahanan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 oleh militer Israel merupakan persoalan serius yang menyentuh aspek kemanusiaan, kebebasan pers, dan hak publik memperoleh informasi objektif dari wilayah konflik.
Menurutnya, kehadiran tiga wartawan Indonesia dalam misi tersebut yakni Bambang Noroyono, Thoudy Badai, dan Andre Prasetyo Nugroho merupakan bagian dari fungsi pers sebagai saksi kemanusiaan di tengah konflik internasional.
“Wartawan hadir bukan sebagai aktor konflik, melainkan sebagai penyampai fakta kepada dunia internasional. Ketika jurnalis dihambat, diintimidasi, atau bahkan ditahan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, maka yang terancam bukan hanya keselamatan individu wartawan, tetapi juga hak masyarakat global untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan,” kata Srie kepada Spektroom di Palangka Raya, Rabu (20/5/2025)
Dosen yang pernah jadi anggota Komisioner KPID Kalteng ini menjelaskan, dalam perspektif komunikasi internasional, tindakan terhadap misi sipil dan media seperti itu dapat memperburuk citra demokrasi dan keterbukaan suatu negara di mata dunia. Menurutnya, komunikasi modern dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kebebasan informasi.
“Pembatasan terhadap kerja jurnalistik justru akan memunculkan krisis kepercayaan publik internasional,” tegasnya.
Srie juga menilai misi kemanusiaan memiliki nilai simbolik kuat dalam komunikasi perdamaian. Kehadiran relawan dan wartawan dari berbagai negara dinilai menunjukkan solidaritas global terhadap isu kemanusiaan di Gaza.
“Ketika misi kemanusiaan dihadang secara represif, pesan yang muncul di ruang publik internasional adalah adanya penolakan terhadap akses kemanusiaan dan keterbukaan informasi,” katanya.
Ia mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk terus melakukan langkah diplomatik aktif guna memastikan keselamatan tiga wartawan Indonesia tersebut. Selain itu, komunitas pers internasional juga diharapkan bersatu menyuarakan perlindungan terhadap jurnalis di wilayah konflik sesuai prinsip kebebasan pers universal.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jurnalisme kemanusiaan memiliki peran penting dalam menjaga nurani publik dunia. Tanpa keberanian wartawan hadir di medan konflik, banyak tragedi kemanusiaan mungkin tidak pernah diketahui masyarakat internasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Srie menekankan pentingnya pembangunan komunikasi perdamaian atau peace communication sebagai solusi utama dalam meredam konflik berkepanjangan.
“Komunikasi perdamaian mengedepankan kemanusiaan, empati, dan penyelesaian konflik melalui diplomasi, bukan kekerasan. Media internasional juga harus diberi ruang bekerja secara independen agar informasi yang diterima publik dunia tidak terputus atau bias,” jelasnya.
Srie yang juga pegiat Betang TV di kota Palangka Raya sangat berharap pemerintah Indonesia bersama komunitas internasional dapat terus mendorong diplomasi aktif untuk perlindungan jurnalis dan relawan kemanusiaan, mengawal pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza secara aman, serta memperkuat perlindungan internasional terhadap wartawan di wilayah konflik.
“Harapan terbesar adalah keselamatan tiga wartawan Indonesia serta terciptanya situasi yang lebih aman bagi seluruh masyarakat sipil di Gaza dan kawasan sekitarnya,” pungkasnya. (Polin)
