Akses Darat yang Menghubungkan Medan Sumatera Utara dengan Padang Sumatera Barat Mulai Terbuka

Rafles

02 Des 2025 — 1 min read

(Foto: Dok. BNPB)

Spektroom - Perlahan tapi pasti, akses darat yang menghubungkan Medan di Sumatera Utara menuju Padang di Sumatra Barat mulai terbuka berkat dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum, TNI dan Polri dan masyarakat.

Dari hasil pantauan lapangan, Senin 1 Desember 2025, tepatnya di jalan lintas Tarutung kilometer 12m Dusun Bupayung, Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok hingga Batu Jomba, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses. Petugas lapangan juga melakukan pembersihan material secara semi-manual menggunakan sekop dan alat bantu lainnya.

Dari proses pembukaan jalur ini sudah ada 11 titik yang kini dapat dilalui oleh jenis kendaraan tertentu dengan kecepatan terbatas. Sisanya, hanya tinggal beberapa titik saja yang ditargetkan akan dapat pulih dalam waktu dekat.

Sejumlah kendaraan mulai sepeda motor hingga mini sedan telah dapat menjangkau lebih jauh dari jarak yang sebelumnya tertutup. Masyarakat yang sebelumnya terisolasi kini mulai mengakses jalur dan kebutuhan logistik dapat didistribusikan secara maksimal oleh pemerintah dan relawan.

Sementara itu, di Jalur Tarutung-Sibolga, pembukaan akses jalan ini juga memberikan dampak yang nyata bagi warga maupun lintas sektor kementerian/lembaga dalam penanganan darurat bencana.

"Titik yang sudah dapat ditembus dari jalur ini telah sampai di Dusun Sibalanga Jae atau lebih tepatnya di depan Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Selatan," tulis akun FB resmi BNPB hari ini, Selasa (2/12/2025).

Usai akses mulai terbuka, distribusi logistik kepada warga terdampak di pengungsian pun dapat dilengkapi sesuai kebutuhan. Di samping itu, terjangkaunya akses ini juga memudahkan tim operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue-SAR) dalam melakukan tugasnya dengan armada yang lebih lengkap.

PLN juga dapat lebih jauh menjangkau wilayah untuk pemulihan jaringan listrik, sehingga diharapkan dalam waktu dekat semua kehidupan masyarakat dapat berjalan seperti sedia kala. (RRE/Rel)

Berita terkait

Pemprov NTB bersama DPRD Sepakat APBD Harus Realistis dan Berdampak

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan

Promovendus: Keberhasilan Pelayanan Publik sangat Ditentukan oleh Kualitas Kinerja Aparat

Makassar-Spektroom : Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus newujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel. Bukan itu saja, keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas kinerja aparatur, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya partisipasi publik aksesibilitas layanan, inovasi dan komitmen kerja pegawai.

UT Ambon Perkuat UMKM Galala, Wisata Bersih Jadi Prioritas

Ambon-Spektroom : Universitas Terbuka (UT) Ambon memperkuat pemberdayaan UMKM sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan berkelanjutan di kawasan Pantai Galala, Kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema penguatan UMKM wisata pantai melalui booth kontainer dan pengelolaan sampah berbasis komposter, Jumat (14/8/2026). Wakil Wali Kota Ambon, Ely

Nawal Yasin Dorong Kader PKK Daerah Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Daerah

Semarang-Spektroom: Potensi yang dimiliki setiap daerah harus dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Upaya itu diperkuat melalui program Kelompok Usaha Berbasis Keluarga (Kapulaga), yang merupakan pengembangan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)