Alihkan Anggaran Mobil Dinas, Banyumas Siapkan 90 Motor Listrik untuk Kades dan Penilik Sekolah

Alihkan Anggaran Mobil Dinas, Banyumas Siapkan 90 Motor Listrik untuk Kades dan Penilik Sekolah
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, mencoba motor listrik, untuk Kades dan pemilik sekolah. (Foto : Humas Pemkab Bms).

Banyumas-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Banyumas memilih mengalihkan sebagian anggaran yang semula disiapkan untuk pengadaan mobil dinas baru Bupati menjadi kendaraan operasional bagi aparatur di lapangan.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk pengadaan sekitar 90 sepeda motor listrik bagi kepala desa (kades) dan penilik sekolah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan biaya operasional sekaligus memperbarui kendaraan dinas yang sudah berusia tua.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, penggunaan kendaraan listrik dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi beban belanja bahan bakar minyak (BBM).

Ia bahkan telah melakukan uji coba sepeda motor listrik VinFast di halaman Pendopo Sipanji Purwokerto, Jumat (7/8/2026).

“Kalau pakai BBM, operasionalnya harus sistem reimburse ke Pemda. Dengan kendaraan listrik ini, selama tiga tahun tidak ada reimburse BBM sama sekali. Ini jelas efisiensi anggaran yang lumayan,” kata Sadewo.

Menurutnya, kendaraan operasional tersebut akan diprioritaskan bagi kades dan penilik sekolah yang memiliki mobilitas tinggi. Selain sekitar 90 sepeda motor listrik, Pemkab Banyumas juga menyiapkan beberapa unit mobil listrik berukuran kecil untuk kebutuhan patroli dan operasional Dinas Perhubungan.

Sadewo menegaskan, dirinya tidak memprioritaskan pembelian mobil dinas baru selama masa jabatannya. Anggaran tersebut dinilai lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Lebih baik anggarannya dialihkan untuk kebutuhan operasional yang langsung menyentuh pelayanan di tingkat desa dan pendidikan,” tegasnya.

Penggunaan kendaraan listrik juga akan didukung pengembangan infrastruktur pengisian daya. Dari 165 titik lahan milik Pemkab yang diajukan, sebanyak 82 titik telah disetujui untuk disewa dengan jangka waktu hingga lima tahun.

Total pembangunan charging station di Banyumas direncanakan mencapai sekitar 250 titik.

Selain mengurangi biaya operasional kendaraan dinas, skema tersebut berpotensi memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sewa lahan milik pemerintah daerah.

Sementara itu, rencana peremajaan kendaraan dinas secara menyeluruh menjadi kendaraan listrik belum akan dilakukan sekaligus. Pemkab Banyumas akan mengevaluasi penggunaan kendaraan listrik tahap awal sebelum memperluas kebijakan tersebut.

“Dilakukan bertahap, kita lihat dulu hasil evaluasinya,” pungkas Sadewo.

Berita terkait

922 Warga Binaan di Maluku Diusulkan Terima Remisi HUT RI, Delapan Napi Langsung Bebas

922 Warga Binaan di Maluku Diusulkan Terima Remisi HUT RI, Delapan Napi Langsung Bebas

Ambon-Spektroom : Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa harapan bagi ratusan warga binaan di Maluku. Sebanyak 922 warga binaan pemasyarakatan diusulkan menerima remisi umum, sementara delapan orang di antaranya dipastikan langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah

Eva Moenandar, Julianto