AMJB Unjuk Rasa Menuntut Bupati dan Wakil Bupati Jember, Akur Atau Mundur

AMJB Unjuk Rasa Menuntut Bupati dan Wakil Bupati Jember,  Akur Atau Mundur
Ketua umum Laskar Jahanam Jember Dwi Agus Budiyanto saat orasi di depan kantor Bupati Jember (Foto Budi Spektroom)

Spektroom - Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa di depan kantor Bupati Jember pada Rabu (26/11/2025) Puluhan aktivis Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) yang terdiri dari berbagai Organisasi masyarakat, komunitas, dan elemen sipil Jember, turun ke jalan sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin memburuknya disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati Jember yang berdampak langsung pada jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Laskar Jahanam Jember, dalam orasi yang disampaikan Korlap Wahyu, menyatakan, disharmoni yang terus berlangsung, telah memunculkan berbagai persoalan di lapangan, diantaranya pembangunan yang terhambat dan tidak merata, prioritas pelayanan publik yang tersendat, potensi penyalahgunaan dan ketidakefektifan anggaran, munculnya kubu-kubu pro dan kontra yang membuat tensi sosial meningkat

“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah merugikan masyarakat Jember secara luas,” tegas Wahyu. “AMJB menilai bahwa pemimpin daerah seharusnya menjaga stabilitas, menjalankan mandat rakyat, serta memastikan pemerintahan berjalan normal bukan menjadi sumber konflik yang melemahkan pelayanan masyarakat,” jelas Wahyu. Melalui aksi damai ini, AMJB menyampaikan satu pesan tegas mewakili masyarakat Jember, menuntut : “Bupati & Wakil Bupati Jember Akur Atau Mundur”

Para pengunjuk rasa berotasi sambil membentangkan spanduk. (Foto. : Budi Cahyono)

Menurut korlap aksi dari elemen Laskar Jahanam Jember, Wahyu, akur dan menjalankan pemerintahan secara harmonis untuk kepentingan rakyat, atau mundur apabila tidak mampu menjaga stabilitas kepemimpinan daerah. Wahyu menegaskan, bahwa tuntutan ini bukan bentuk permusuhan politik, tetapi seruan moral dari masyarakat Jember yang menginginkan : Pemimpin yang harmonis dan pro rakyat, pemerintah yang efektif, pelayanan public yang tidak terganggu, penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Meski penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa berjalan damai, namun pengamanan tetap dilakukan sesuai protap. Puluhan personil dari Polres Jember dan Satpol PP disiagakan di depan kantor Bupati Jember. Kasat Binmas Polres Jember, AKP. Agus Yudi Kurniawan,S.H.,mengatakan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara tertib, santun, damai, dan bertanggung jawab. “Bukan dengan cara anarkis atau merusak fasilitas umum. Itu bukan sikap kritis, tapi destruktif, dan justru merugikan, ” tegas AKP Agus Yudi.(Budi S).//

Editor. : Biantoro.

Berita terkait

PSSI Tunda Kongres di 17 Provinsi, Ketua PSSI Jatim Ahmad Riyadh: Demi Penyelarasan Jadwal Kongres Nasional.

PSSI Tunda Kongres di 17 Provinsi, Ketua PSSI Jatim Ahmad Riyadh: Demi Penyelarasan Jadwal Kongres Nasional.

Spektroom – Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menegaskan bahwa keputusan PSSI Pusat menunda pelaksanaan Kongres di sejumlah Daerah merupakan bagian dari Dinamika Organisasi yang harus dihormati. Penundaan itu disebutkan menyasar sekitar 16 hingga 17 Provinsi yang masa kepengurusannya telah habis atau sedang menjalankan tahapan Kongres. Riyadh menjelaskan,

Agus Suyono, Buang Supeno
Menko Pemberdayaan Masyarakat Hadiri Ground Breaking Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Hadiri Ground Breaking Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

Spektroom - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menyebut peletakkan batu pertama rekonstruksi Pesantren Al-Khoziny menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, kualitas pendidikan, sarana dan prasarana serta integritas lembaga. Hal ini diungkapkan oleh Menko Muhaimin di Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11 / 12 /2025 ). “Kita semua harus menjadikan

Agus Suyono, Buang Supeno