Wamen PKP Dorong Konsep Hunian Sesuai Karakteristik Pesisir Serta Tatakota Yang Terencana

Wamen PKP Dorong Konsep Hunian Sesuai Karakteristik Pesisir Serta Tatakota Yang Terencana
Wamen PKP Fahri Hamzah saat meninjau Kampung Nelayan Muara Angke ( humas pkp )

Spektroom - Pentingnya konsep hunian yang sesuai dengan karakter kawasan pesisir.“Konsep rumah panggung bertingkat lebih memungkinkan diterapkan di kawasan ini. Selain lebih tertata, ruang di bawahnya bisa dimanfaatkan dan akses lingkungan juga bisa diatur dengan lebih baik,” ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat  meninjau kelanjutan penataan Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara,Jumat (30/2/2026).

Pembangunan kawasan pesisir harus tetap berpihak pada masyarakat yang telah lama hidup dan menggantungkan penghidupannya di wilayah tersebut.“Masyarakat pesisir tidak bisa dijauhkan dari ruang hidupnya. Rumah panggung menjadi solusi yang sesuai dengan karakter kawasan dan budaya pesisir Indonesia,” kata Fahri.

Penataan Kampung Nelayan Muara Angke perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi lintas sektor.“Penataan kawasan ini perlu dilakukan secara terpadu. Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih,” jelasnya.

Keadaan Kampung Nelayan saat banjir ( humas pkp)

Penataan Kampung Nelayan Muara Angke diharapkan dapat menjadi model penataan kawasan pesisir yang tepat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan nelayan melalui hunian yang layak, tertata, dan berkelanjutan.

Fahri juga mengatakan, pemerintah juga mendorong integrasi kebijakan perumahan dengan perencanaan tata kota guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah berencana membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat yang berperan mengintegrasikan sisi permintaan dan penawaran perumahan.

Fahri Hamzah inginkan kamlung nelayan secepatnya dibenahi ( humas pkp)

Di kawasan metropolitan yang berfokus kepada hunian vertikal yang berbasis TOD, kawasan padat penduduk dan kumuh, serta penyedian tempat tinggal di kawasan industri. Strategi difokuskan pada pengembangan hunian vertikal dan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sekitar simpul transportasi massal.

Fahri Hamzah optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi di masa depan.

Berita terkait

Wagub Maluku Hadiri Penutupan MTQ Nasional XXXI, Berikan Apresiasi dan Semangat untuk Kafilah Maluku

Wagub Maluku Hadiri Penutupan MTQ Nasional XXXI, Berikan Apresiasi dan Semangat untuk Kafilah Maluku

Semarang-Spektroom : Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath bersama Ketua DPW LASQI Nusantara Jaya Provinsi Maluku, Hj. Rohani Vanath menghadiri acara penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional ke-31 yang berlangsung di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Sabtu (19/9/2026). Kehadiran Wakil Gubernur Maluku bersama ibu menjadi momentum

Eva Moenandar, Rafles
Gubernur Maluku Ajak Generasi Muda Jadi Duta Perdamaian dan Rawat Persaudaraan

Gubernur Maluku Ajak Generasi Muda Jadi Duta Perdamaian dan Rawat Persaudaraan

Jakarta-Spektroom : Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengajak generasi muda Maluku, khususnya yang berada di Jabodetabek maupun di berbagai daerah, untuk menjadi bagian penting dalam menjaga persaudaraan, perdamaian dan kerukunan. Pesan tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad

Eva Moenandar, Rafles
KPK dan Bareskrim Diminta Perkuat Penindakan Mafia Tanah

KPK dan Bareskrim Diminta Perkuat Penindakan Mafia Tanah

Jakarta-Spektroom : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri diminta memperkuat penanganan dugaan mafia tanah, terutama perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, maupun tindak pidana korupsi. Konsultan hukum Dr. Abdul Gofur, S.H., M.H., mengatakan penanganan persoalan pertanahan perlu dilakukan secara menyeluruh. Langkah tersebut

Fatmawaty, Bian Pamungkas
ссс