Anggota DPR Usul Badan Haji Jadi Kementerian
SPEKTROOM.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji ditingkatkan menjadi kementerian guna memastikan terlaksananya perbaikan tata kelola haji yang menyeluruh.
"Kami mengusulkan bukan hanya badan, tapi dibentuk Kementerian Haji agar levelnya setara dengan Kementerian Haji di Arab Saudi,” kata pria yang akrab disapa Fikri itu di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, upaya perbaikan tata kelola haji itu memang sepatutnya dimulai dari pembentukan lembaga yang memiliki otoritas penuh dan struktur yang kuat dari pusat hingga daerah.
Berikutnya, Fikri menyampaikan bahwa lembaga pemerintah yang mengurus haji dan umrah pada dasarnya memiliki skala operasional yang sangat besar. Mereka melayani sekitar 220 ribu jamaah haji dan 640 ribu jamaah umrah setiap tahunnya, dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp60–70 triliun.
Dengan demikian, menurut Fikri, level kelembagaan badan haji sudah sepatutnya ditingkatkan menjadi kementerian sehingga dapat melayani jamaah hingga tingkat kecamatan.
“Kalau memang serius mau memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji, level kelembagaannya juga harus ditingkatkan. Jangan hanya badan di pusat, tapi tidak ada perwakilan di provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata anggota dia.
Berikutnya, Fikri mengatakan bahwa perbaikan tata kelola haji tetap perlu dilakukan menyusul masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan haji di tahun 2025 ini.
Di antaranya, terkait dengan penerapan sistem baru, yakni syarikah atau penyedia layanan haji yang memicu sejumlah keluhan di lapangan.
“Sekarang, lagi banyak komplain, ada banyak masalah di sana karena ada sistem baru. Dulu, hanya satu syarikah (penyedia layanan), sekarang jadi delapan. Akibatnya, suami terpisah dari istrinya, pembimbing terpisah dari jamaahnya,” kata dia.
Untuk menginvestigasi langsung kendala tersebut dan merumuskan solusi konkret, Fikri dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Rabu (28/5) besok, sebagai bagian dari Tim Pengawas Haji DPR RI.
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji (BPH) telah memastikan sejumlah layanan ibadah haji 1446 Hijriah yang belum maksimal akan menjadi evaluasi menyeluruh untuk pelaksanaan musim haji berikutnya.
"Setahun ini merupakan momentum bagi BPH untuk mengevaluasi apa yang kurang, dan melanjutkan layanan yang sudah baik oleh Kementerian Agama," kata Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
