APBD 2026 Disahkan, Pontianak Hadapi Tantangan Pemotongan Anggaran Pusat
Spektroom – DPRD Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak akhirnya sepakat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Pontianak, Senin (24/11/2025), dan ditandai dengan penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.
Dalam APBD 2026, pemerintah dan DPRD menyetujui total anggaran sebesar Rp2,092 triliun.
Struktur anggaran tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,062 triliun, belanja daerah Rp2,073 triliun, serta komponen pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan Rp30,670 miliar dan pengeluaran Rp19,270 miliar.
Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah terlibat dalam pembahasan rancangan APBD selama beberapa pekan terakhir.
Dirinya menilai, proses pembahasan berlangsung dengan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, hari ini kita sampai pada satu kesepakatan.
Ini menjadi komitmen bersama dalam memastikan program prioritas dapat berjalan optimal demi peningkatan pembangunan di Kota Pontianak,” ujar Edi.
Edi menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan DPRD menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan fokus pada program-program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, juga menyoroti bahwa kesepakatan APBD 2026 diambil dalam kondisi tantangan nasional, khususnya adanya pemangkasan anggaran pusat.
Menurutnya, hal ini mendorong daerah untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas.
“Kita memahami adanya pemotongan anggaran dari pusat sehingga kita harus menyesuaikan.
Karena itu, kemarin kita bersama-sama memfokuskan pada skala prioritas untuk menentukan mana yang perlu didahulukan,” jelas Bebby.
Dikatakan Bebby bahwa penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada visi misi Wali Kota Pontianak, terutama terkait penanganan banjir.
Penguatan sistem drainase menjadi salah satu fokus penting agar pembangunan lebih efektif dalam mengurangi risiko banjir di seluruh wilayah kota.
“Pak Wali memang berkeinginan agar penyesuaian tetap mengacu pada RPJMD, khususnya dalam mengatasi permasalahan banjir.
Karena itu, kita terus mengembangkan saluran-saluran drainase agar sistem kota semakin kuat,” katanya.
Terkait dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap iklim investasi, Bebby menilai Pontianak perlu tetap agresif menarik investor dan menerapkan strategi antisipasi agar pembangunan tidak melambat.
“Tidak semua hal bisa kita lakukan cepat. Tapi investasi luar, terutama di sektor pembangunan, tetap kita dorong. Antisipasi harus dilakukan agar dampaknya tidak besar bagi daerah,” tutupnya.
