Pemerintahan

Gubernur Buka Peluang Maluku Jadi Pusat Ekosistem Keselamatan Pelayaran Timur Indonesia

Pemerintahan

Gubernur Buka Peluang Maluku Jadi Pusat Ekosistem Keselamatan Pelayaran Timur Indonesia

Jakarta–Spektroom : Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, mewakili Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (DPN PPAKPI) Periode 2026-2029, yang berlangsung di Ballroom GIIA Hotel, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sadali Ie, disampaikan

Eva Moenandar, Rafles
Pemprov Lampung Satukan Kekuatan Lintas Sektor, Bentuk Pokja Percepat Perhutanan Sosial

Pemerintahan

Pemprov Lampung Satukan Kekuatan Lintas Sektor, Bentuk Pokja Percepat Perhutanan Sosial

Bandarlampung - Spektroom: Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan memimpin Rapat Pembahasan Format Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2026-2028, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (16/9/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/419/

Anggoro AP
Wakil Wali Kota Depok Pantau Pengisian Gas Elpiji 3 Kg di Tapos, Pastikan Takaran Sesuai Standar

Pemerintahan

Wakil Wali Kota Depok Pantau Pengisian Gas Elpiji 3 Kg di Tapos, Pastikan Takaran Sesuai Standar

Depok-Spektroom : Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengisian dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) gas elpiji ukuran 3 kilogram di Stasiun Pengisian dan Pemindahan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Catur Jaya Perkasa, Jalan Raya Tapos No. 55, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, pada Rabu (16/9/

Wismo Basuki, Rafles
Perkuat Layanan Dasar, SPM Harus Terasa bagi Masyarakat NTB

Pemerintahan

Perkuat Layanan Dasar, SPM Harus Terasa bagi Masyarakat NTB

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat komitmen pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhubung langsung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan Daerah. Komitmen itu mengemuka dalam pembukaan Workshop Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan SPM Provinsi NTB di Mataram, Rabu (16/9/2026). Kegiatan

Marsam Putrangga, Julianto
Pemko Sawahlunto Kucurkan Hibah Rp50 Juta untuk FKUB, Riyanda: Kerukunan adalah Modal Pembangunan

Pemerintahan

Pemko Sawahlunto Kucurkan Hibah Rp50 Juta untuk FKUB, Riyanda: Kerukunan adalah Modal Pembangunan

Sawahlunto-Spektroom: Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan hibah Rp50 juta kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sawahlunto periode 2026–2030. Dukungan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat peran FKUB dalam menjaga kerukunan dan membangun komunikasi lintas umat beragama. Penyerahan hibah dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi Wali Kota Sawahlunto bersama Dewan Penasihat dan

Riswan Idris, Rafles
Sekda Maluku Sadali Ie: Kenaikan Nilai LHKPN Gubernur Bukan Berarti Harta Baru

Pemerintahan

Sekda Maluku Sadali Ie: Kenaikan Nilai LHKPN Gubernur Bukan Berarti Harta Baru

Ambon—Spektroom: Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, memberikan penjelasan terkait polemik peningkatan nilai harta kekayaan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin (14/9/2026). Polemik tersebut menjadi perhatian di media sosial, terutama terkait adanya sejumlah harta tidak

Eva Moenandar, Buang Supeno
Gubernur Sumbar Mahyeldi Tegaskan, Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

Pemerintahan

Gubernur Sumbar Mahyeldi Tegaskan, Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

Padang-Spektroom : Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa setiap program yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 harus diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar. Penegasan tersebut juga berlaku terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, yang menurut Mahyeldi perlu diselaraskan dengan kewenangan pemerintah provinsi

Rafles
Pemkab Bengkalis Resmi Hibahkan Aset Daerah ke Kejari Dengan Nilai Rp21,5 Miliar

Pemerintahan

Pemkab Bengkalis Resmi Hibahkan Aset Daerah ke Kejari Dengan Nilai Rp21,5 Miliar

Bengkalis-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara resmi menyerahkan hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa gedung dan bangunan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Penandatanganan Naskah Hibah Barang Milik Daerah (NHBMD) tersebut dilaksanakan bersamaan dengan jamuan silaturahmi Kajari Bengkalis yang baru bertugas menggantikan Kajari sebelumnya, di Wisma Sri Mahkota Bengkalis, Selasa (15/9/

Salman Nurmin, Rafles