Asisten Administrasi Umum dan Karo Perekonomian Setdaprov Lampung, Ikuti Capacity Building TPAKD Tahun 2026
Jakarta Pusat - Spektroom: Asisten Sekdaprov Lampung Bidang Administrasi Umum Sulpakar dan Plt. Kepala Biro Perekonomian August Riko mengikuti Acara Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, Hotel Vertu Harmoni Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, M. Ismail Riyadi mengatakan bahwa rangkaian kegiatan sertifikasi anggota dan Kapasiti Building ini, sebelumnya telah dilaksanakan pada Senin, 27 s/d 30 April 2026, diikuti 95 peserta.
"Dari 600 pendaftar karena keterbatasan kapasitas dan ketersediaan tempat kami hanya meloloskan 100 orang dari BPKAD Provinsi dan Kabupaten/ kota yang kita seleksi melalui Learning Management System (LMS) OJK" terang Ismail Riyadi.
Menurutnya, peserta Capacity Building TPAKD, Tahun 2026, dari seluruh wilayah Indonesia, dari wilayah Jawa ada 28 orang, dari Sumatera 25 orang, dari Kalimantan, wilayah Kalimantan 14 orang, dari Sulawesi 13 orang, kemudian dari Maluku-Papua 9 orang, dan dari Bali-Nustra itu 6 orang.
Pada kegiatan Capacity Building ini juga akan diumumkan penerima predikat peserta terbaik di masing-masing kelas, berdasarkan beberapa penilaian termasuk dari keaktifan, kemudian dari paper dan diskusi yang dihasilkan setelah presentasi yang telah disampaikan di masing-masing kelompok.
"Harapannya nanti Bapak-Ibu sekalian pulang dari sertifikasi dan Capacity Building ini akan membawa tambahan ilmu dan juga informasi karena ini adalah forum knowledge sharing yang baik dari program TPKAD di masing-masing daerah" Ujarnya lagi.
Untuk diketahui proses TPKAD Award baru akan dimulai pada bulan Mei, dan TPKAD ditiap klaster diminta untuk menyiapkan laporan dan lengkap dengan dokumentasi, tiap klaster akan dipilih satu sebagai finalis pada seleksi tingkat nasional.
"Pada tahun ini kita akan sedikit mengubah kategorinya namun tetap dengan lima wilayah klaster. Liganya tetap di lima wilayah, tetapi kita harapkan liga ini adalah liga yang berimbang dengan wilayah tersebut" kata Ismail Riyadi.
Sedangkan untuk tingkatkan katagori ada tiga tingkatan, yakni Level Provinsi, Kabupaten dan Kota dan sesuai dengan aspirasi untuk Kota itu adalah klaster sendiri.
"Jadi tidak bergabung seperti tahun lalu kabupaten melawan pemerintah kota, salah satu aspirasi yang kami peroleh dari para pimpinan daerah agar klasternya seperti itu" terang dia.
Sementara diforum yang sama Direktur Inklusi Keuangan OJK Roni Ukurta Barus menjelaskan, inklusi keuangan itu adalah pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar jargon namun sebuah konsep dari studi yang dilakukan secara global Lembaga Keuangan Dunia, seperti IMF Word Bank.
"Study tersebut dilakukan di negara-negara yang berpenghasilan rendah maupun menengah seperti Indonesia yang ternyata meskipun peningkatan inklusi keuangan hanya 1%, akan mempengaruhi pendapatan penduduknya" terang Roni Ukurta
Inklusi keuangan atau ketersediaan akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal (seperti bank, asuransi, investasi, e-wallet) yang terjangkau, aman, dan sesuai kebutuhan, terjadi ketika mengakses tabungan.
Saat mengakses tabungan, terus Roni Ukurta, dana pihak ketiga di perbankan itu akan meningkat dan dengan meningkatnya dana pihak ketiga di perbankan, berarti perbankan akan menyalurkannya ke dalam bentuk kredit, kepada pengusaha termasuk di dalamnya UMKM.
"Nah, ketika UMKM mengakses kredit, berarti ada peningkatan kapasitas peningkatan produksi dan ketika produksi meningkat berarti perlu penambahan tenaga kerja, akhirnya pengangguran akan berkurang" terang dia lagi.(@Ng).
