Ex.kasie Pemberitaan
Hukum
Depok- Spektroom: Di balik pertumbuhan pesat industri properti nasional yang terus menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, tersimpan persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian, yakni lemahnya pemahaman terhadap aspek hukum kontrak. Tidak sedikit transaksi jual beli rumah, apartemen, ruko, maupun kawasan komersial berujung sengketa karena perjanjian yang disusun tanpa
Hukum
Depok– Spektroom: Di tengah meningkatnya sorotan terhadap penegakan hukum, pengamat kebijakan publik Laksamana Sukardi melontarkan kritik tajam melalui tulisan satire berjudul "Drama Banyak Sutradara: Catatan Satire tentang Panggung Pemberantasan Korupsi" yang ditulis di Ubud, Bali, Selasa (14/7/2026). Lewat tulisan itu, Laksamana menggambarkan pemberantasan korupsi di Indonesia
Sosial
Depok – Spektroom :Perbedaan satu huruf pada penulisan nama dalam dokumen kependudukan ternyata dapat memicu persoalan administrasi yang serius. Pengalaman tersebut dialami Muhammad Sahril (43), warga kelahiran Jakarta, saat mengurus administrasi pendidikan putri sulungnya yang baru diterima di SMA Negeri 13 Depok. Persoalan muncul ketika pihak sekolah melakukan verifikasi data. Pada
Pendidikan
Depok –Spektroom: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai menginventarisasi anak-anak yang belum dapat melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan tanpa terkecuali. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Siti Nurjanah,
UMKM
Depok - Spektroom: Di balik pembawaannya yang tenang, dr. Karlina dikenal sebagai sosok perempuan yang tegas dalam mengambil keputusan. Karakter kepemim pinannya itulah yang membuat namanya diperhitung kan dalam bursa calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok. Bagi banyak pelaku usaha di Depok, Karlina bukan sekadar pengusaha sukses.
Keselamatan Kerja
DEPOK – Spektroom: Suasana haru menyelimuti acara penyerahan santunan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan di Aula Teratai Kantor Pemkot Depok Senin (13/07/2026). Di hadapan keluarga penerima manfaat, Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa santunan yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memang tidak akan pernah mampu menggantikan kehilangan
UMKM
Depok –Spektroom: Pemerintah didorong untuk memastikan kebijakan ketenaga kerjaan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui penguatan investasi, pengem bangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara terpadu. Binton Nadapdap, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok mengatakan hal itu
Ekonomi
Depok –Spektroom: Perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada penyerahan santunan kepada peserta atau ahli waris. Melalui program pemberdayaan ekonomi, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok berupaya membantu para penerima manfaat agar mampu kembali bangkit dan mandiri secara ekonomi setelah menghadapi musibah. Kepala Cabang BPJS Depok Novarina azli menjelaskan,usai penandatanganan
Hukum
DEPOK – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAMI ADA menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Pernyataan tersebut disampaikan Ketua LBH KAMI ADA, Andi Tatang Supriyadi, dalam siaran
Spektroom
Depok –Spektroom: Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meluncurkan Gerakan Nasional Pesantren dan Madrasah Aman Anak sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Program tersebut menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Acara launching gerakan nasional ruang aman nyaman
Depok - Spektroom : Wakil Ketua DPRD Kota Depok Haji Tajudin Tabri (HTJ) mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok membuka secara transparan data penggunaan anggaran kemitraan media sebesar Rp903 juta. Desakan itu muncul menyusul sorotan publik terhadap mekanisme penyaluran anggaran yang dinilai belum disampaikan secara terbuka. Isu tersebut mengemuka
Sosial
Depok –Spektroom: Warga RW 01 Kelurahan Jatijajar mendesak Wali Kota Depok untuk mengevaluasi Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Dhyufurrahman. Masjid milik Pemerintah Kota Depok tersebut dinilai memiliki susunan kepengurusan yang tidak representatif terhadap warga sekitar. Desakan ini mencuat setelah warga menelusuri isi SK kepengurusan DKM yang