Trending

Tujuh Produk Hukum Sedang Dibahas DPRD Kota Depok

Tujuh Produk Hukum Sedang Dibahas DPRD Kota Depok
Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna usai sidang Paripurna DPRD Setempat Kamis (19/11/2026) (foto dokumentasi pribadi)

Depok-pektroom: Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna usai Sidang Paripurna kepada wartawan mengaku lupa dan belum melihat catatan berapa Perda yang telah disahkan DPRD Kota Depok selama tahun 2026.

"Nanti saya lihat lagi, cek. Kalau yang sudah disahkan di 2026 ini tadi saya lupa, ada sekitar 4 atau 5 gitu ya," ujar Ade.

Ia menjelaskan, yang sedang berjalan dan dibahas pada bulan November ini ada 7 produk hukum. Rinciannya, 4 Raperda dan 3 Peraturan DPRD.

"Yang lagi berjalan tadi sekarang, akan dibahas di bulan November 2026 yang pertama penyelenggaraan kesehatan, kedua penyelenggaraan hak asasi manusia, sehingga revisi 2 Perda sekaligus ya, revisi Perda peningkatan ketahanan keluarga serta revisi Perda kawasan tanpa rokok. Jadi ada sekitar 4 Perda, dan 3 Peraturan DPRD, tata tertib, kode etik, dan tata beracara. Jadi 7 sekarang kita bahas," jelasnya.

Walikota Depok Supian Suri ketika menjawab tanggapan Fraksi fraksi pada Sidang Paripurna Kamis (19/11/2026) (foto dokumentasi pribadi)

Terkait proyeksi produk hukum untuk tahun 2027, Ade juga mengaku belum hafal seluruhnya. Namun ia menyebutkan ada beberapa yang sudah masuk prolegda, di antaranya Raperda tentang P3SRS, pembentukan untuk rumah susun, dan SOTK Badan Penanggulangan Bencana Kota Depok.

"Ada juga beberapa lagi, Ada P3SRS, pembentukan untuk rumah susun, ada lagi tentang SOTK badan pembentukan badan bencana Kota Depok, dan beberapa lagi," ungkapnya.

Indikator lahirnya sebuah Perda adalah karena ada kekosongan hukum, atau ada evaluasi dari Perda lama yang perlu diperbaiki karena ada dinamika di lapangan, serta sesuai kebutuhan yang merespon aspirasi masyarakat.

Peraturan dibutuhkan karena ada kekosongan hukum, atau memang ada evaluasi dari Perda yang lama untuk diperbaiki karena ada dinamika di lapangan, kalau sesuai kebutuhan yang merespon aspirasi masyarakat.

Dari semua Raperda yang dibahas, Ade menilai Raperda tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga sebagai yang paling krusial.

Ia juga menyebut ada gerakan-gerakan lain, termasuk propaganda gerakan internasional yang menyerukan kesetaraan ataupun hak asasi terkait orientasi seksual. Hal tersebut harus didudukkan argumen masing-masing.

Ade berharap Pemerintah Kota juga memberikan dukungannya, karena Raperda ini merupakan aspirasi dari banyak kalangan, mulai dari aktivis keluarga, ulama, habaib, hingga penggiat peribadatan dari beberapa agama.

"Harapannya pemerintah kota juga memberikan dukungannya karena ini aspirasi dari banyak kalangan, aktivis keluarga, para ulama, habaib, penggiat peribadatan di beberapa agama. Dan juga penting buat kita mengawal aspirasi mereka, sehingga memasukkan klausul tadi orientasi perilaku seksual menyimpang ini jadi bahan dari Perda Peningkatan Ketahanan Keluarga," tuturnya.

Keluarga harus menjadi basis yang kuat untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh tersebut.

Berita terkait

Gubernur Hendrik Lewerissa Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Pemprov Maluku Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Gubernur Hendrik Lewerissa Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Pemprov Maluku Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Ambon-Spektroom: Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan saat Gubernur menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Geografis Maluku Utara Bukan Hambatan Layanan KUA Kasiruta Timur kepada Umat

Geografis Maluku Utara Bukan Hambatan Layanan KUA Kasiruta Timur kepada Umat

Halmahera Selatan-Spektroom : Jarak dan geografis bukan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip inilah yang terus dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halamhera Selatan, Maluku Utara dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan keagamaan, termasuk pencatatan pernikahan, hingga ke desa-desa yang sulit dijangkau. Kepala KUA sekaligus

Nanang Adrany, Afrizal Aziz