Tujuh Produk Hukum Sedang Dibahas DPRD Kota Depok
Depok-pektroom: Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna usai Sidang Paripurna kepada wartawan mengaku lupa dan belum melihat catatan berapa Perda yang telah disahkan DPRD Kota Depok selama tahun 2026.
"Nanti saya lihat lagi, cek. Kalau yang sudah disahkan di 2026 ini tadi saya lupa, ada sekitar 4 atau 5 gitu ya," ujar Ade.
Ia menjelaskan, yang sedang berjalan dan dibahas pada bulan November ini ada 7 produk hukum. Rinciannya, 4 Raperda dan 3 Peraturan DPRD.
"Yang lagi berjalan tadi sekarang, akan dibahas di bulan November 2026 yang pertama penyelenggaraan kesehatan, kedua penyelenggaraan hak asasi manusia, sehingga revisi 2 Perda sekaligus ya, revisi Perda peningkatan ketahanan keluarga serta revisi Perda kawasan tanpa rokok. Jadi ada sekitar 4 Perda, dan 3 Peraturan DPRD, tata tertib, kode etik, dan tata beracara. Jadi 7 sekarang kita bahas," jelasnya.

Terkait proyeksi produk hukum untuk tahun 2027, Ade juga mengaku belum hafal seluruhnya. Namun ia menyebutkan ada beberapa yang sudah masuk prolegda, di antaranya Raperda tentang P3SRS, pembentukan untuk rumah susun, dan SOTK Badan Penanggulangan Bencana Kota Depok.
"Ada juga beberapa lagi, Ada P3SRS, pembentukan untuk rumah susun, ada lagi tentang SOTK badan pembentukan badan bencana Kota Depok, dan beberapa lagi," ungkapnya.
Indikator lahirnya sebuah Perda adalah karena ada kekosongan hukum, atau ada evaluasi dari Perda lama yang perlu diperbaiki karena ada dinamika di lapangan, serta sesuai kebutuhan yang merespon aspirasi masyarakat.
Peraturan dibutuhkan karena ada kekosongan hukum, atau memang ada evaluasi dari Perda yang lama untuk diperbaiki karena ada dinamika di lapangan, kalau sesuai kebutuhan yang merespon aspirasi masyarakat.
Dari semua Raperda yang dibahas, Ade menilai Raperda tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga sebagai yang paling krusial.
Ia juga menyebut ada gerakan-gerakan lain, termasuk propaganda gerakan internasional yang menyerukan kesetaraan ataupun hak asasi terkait orientasi seksual. Hal tersebut harus didudukkan argumen masing-masing.
Ade berharap Pemerintah Kota juga memberikan dukungannya, karena Raperda ini merupakan aspirasi dari banyak kalangan, mulai dari aktivis keluarga, ulama, habaib, hingga penggiat peribadatan dari beberapa agama.
"Harapannya pemerintah kota juga memberikan dukungannya karena ini aspirasi dari banyak kalangan, aktivis keluarga, para ulama, habaib, penggiat peribadatan di beberapa agama. Dan juga penting buat kita mengawal aspirasi mereka, sehingga memasukkan klausul tadi orientasi perilaku seksual menyimpang ini jadi bahan dari Perda Peningkatan Ketahanan Keluarga," tuturnya.
Keluarga harus menjadi basis yang kuat untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh tersebut.