Setelah 18 Tahun, DPR Akhirnya Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset
Jakarta-Spektroom : Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi Undang-Undang. Usulan rancangan Undang-Undang ini sudah masuk DPR sejak 18 tahun lalu selanjutnya baru kemudian ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR 6 Oktober 2026 dan pembahasannya langsung dikebut.
"RUU ini sudah 18 tahun di DPR dan insya Allah hari ini kita akan mengesahkan menjadi UU. Hari ini kita mengesahkan bukan karena desakan, bukan karena dipaksa tapi karena sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sudah dilakukan meaningful participation," kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan dalam pembahasan RUU ini, DPR mengedepankan partisipasi publik bermakna (meaningful participation), menggelar 87 Rapat Dengar Pendapat, melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi dan kunjungan kerja reses ke 46 daerah pemilihan.
"Sekarang saya menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Puan. Koor setuju akhirnya terdengar dari segenap penjuru ruang sidang.
Dalam laporannya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bersama pemerintah telah menuntaskan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ia juga menyebut ada 13 ruang lingkup pidana yang dapat dikenai perampasan aset diantaranya; tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
Selanjutnya tindak pidana penyeludupan manusia, tindak pidana penyeludupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti investasi bodong, travel bodong atau saham bodong.
"Terkait yang bodong ini hambatannya kemaren ketika pelaku tertangkap, pelaku pasang badan. Dia rela masuk penjara karena uang sudah terkumpul triliunan rupiah. Pada akhirnya uang tidak kembali kepada masyarakat yang jadi korban. Dengan Undang-Undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa dikembalikan lewat putusan pengadilan," tekan wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta I ini.
Pada bagian lain politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga memastikan produk legislasi ini tidak akan dapat disalahgunakan untuk menghabisi lawan politik atau upaya pemerasan oleh aparat penegak hukum.
"Kita sudah perketat protokol pengawasannya sehingga Undang-Undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Nantinya ada pengawas independen yang ditunjuk presiden dan disetujui oleh DPR, lalu ada pembuktian berimbang dan transparansi digital," demikian Habiburokhman. (my)