Menanti Transparansi Pidana Usai Palu Pemecatan Irjen Eko Hadi Diketuk
Jakarta - Spektroom : Suasana ruang sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri berlangsung maraton sejak pukul 09.00 WIB pada Selasa (17/11/2026). Sembilan jam berselang, majelis sidang akhirnya mengetuk palu keputusan berat. Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian.
Keputusan pemecatan ini berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi putusan administratif tersebut usai persidangan rampung.
"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Jejak Pelanggaran di Ruang Monitoring
Sidang etik ini dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua KKEP, didampingi Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua. Tiga perwira tinggi lainnya turut duduk sebagai anggota majelis, yakni Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Selama sembilan jam persidangan, majelis memeriksa sembilan orang saksi, termasuk saksi yang meringankan terperiksa. Hasilnya, Eko Hadi dinilai terbukti melanggar kode etik profesi melalui tindakan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
Menurut penjelasan Trunoyudo, dugaan akses ilegal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas internal kepolisian. "Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," tuturnya.
Atas perbuatannya, majelis menilai Eko Hadi melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP
Sorotan Publik dan Tuntutan Pengusutan Pidana
Kabar pemecatan perwira tinggi Polri ini langsung memantik gelombang diskusi luas di ruang publik dan media sosial. Meski sanksi etik telah dijatuhkan, mayoritas warganet menilai langkah tersebut baru merupakan pintu masuk awal.
Banyak suara di media sosial menekankan bahwa pemecatan administratif tidak boleh menghentikan proses peradilan pidana. Publik mendesak agar perkara ini terus dikawal hingga ke meja hijau pengadilan umum, mengingat adanya ancaman pidana berlapis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Di sisi lain, pelaksanaan sidang KKEP yang berlangsung tertutup turut memunculkan catatan kritis dari sebagian kelompok masyarakat. Di berbagai kanal komentar, muncul kekhawatiran bahwa proses etik berisiko dipandang sekadar formalitas apabila tidak diikuti dengan keterbukaan penuh pada tahap penyidikan pidana.
Masyarakat juga menyoroti dugaan keterkaitan Eko Hadi dengan pihak lain yang turut terseret dalam pusaran perkara ini, termasuk nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta. Publik mendesak penyidik untuk mengusut tuntas motif di balik aksi penyadapan tersebut, sekaligus mengungkap aktor intelektual maupun pihak yang menerima hasil sadapan.
Komitmen Pengawasan Internal dan Eksternal
Menanggapi tingginya sorotan masyarakat terhadap integritas institusi, pimpinan Polri menegaskan sikap tanpa kompromi. Melalui pernyataan resminya di akun media sosial Instagram, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa kepolisian akan menindak tegas siapa pun di lingkungan internal yang terbukti mencederai kedaulatan negara
Untuk menjaga akuntabilitas serta objektivitas selama proses etik berlangsung, Polri juga memastikan pelibatan pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kini, publik menanti langkah lanjutan dari korps Bhayangkara dalam menuntaskan pembuktian pidana di pengadilan secara transparan.