Demokrat Tidak Ajukan Calon Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Kepada Presiden
Jakarta - Spektroom: Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi kursi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong usai Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan tersebut.
Partai Demokrat menyerahkan proses pengusulan nama kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR sebagai pihak yang berwenang memilih.
Hal itu disampaikan, selepas Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.20 WIB. Gibran mengajukan surat pengunduran diri atas kemauan sendiri, bukan desakan dari pihak manapun.
Pada konferensi pers di Auditorium Yudhoyono Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jumat (13 /11/2026), Ketua Umum Partai Demokrat Agustus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerangkan sejak setelah Gibran menyatakan pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden (Wapres) banyak pihak yang menanyakan sikap Partai Demokrat akan mengajukan calon pengganti Gibran.
"Sejak kemarin banyak pertanyaan disampaikan kepada kami mengenai sikap Partai Demokrat menyusul keputusan Saudara Gibran Raka Buming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia" ujar AHY.
AHy menegaskan, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
"Sesuai pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih." tandas AHY menjelaskan.
Sikap ini, lanjut dia, sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kedua, kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut" katanya lagi.
AHY juga berpesan apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat.
"Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi,Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki." pungkasnya.
Seperti diketahui Akhir Oktober lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.
Putusan MA dan MK itu kemudian mendorong lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11/2026), yang membuka jalan proses pemakzulan terhadap Gibran.(@Ng).
