Pengunduran Diri Gibran Dinilai sebagai Pilihan Soft Landing, Pemerintah Dihadapkan pada Ujian Konstitusional
Purwokerto-Spektroom : Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika pengawasan parlemen dinilai dapat dibaca sebagai pilihan soft landing untuk meredam eskalasi politik. Langkah tersebut sekaligus mengalihkan penyelesaian polemik ke mekanisme konstitusional, khususnya terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pandangan itu disampaikan Dosen Komunikasi Politik Islam UIN Saizu Purwokerto, Dr. Turhamun, S.Sos., M.S.I., dalam analisisnya terhadap perkembangan politik di Senayan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Turhamun, pengunduran diri Gibran berlangsung ketika DPR tengah mengagendakan pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan 120 anggota dari delapan fraksi. Situasi tersebut mengubah fokus pembicaraan politik dari pengawasan terhadap Wakil Presiden menjadi proses pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Dari perspektif komunikasi politik, keputusan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori Image Repair yang dikembangkan William Benoit. Teori ini menjelaskan strategi aktor politik dalam menghadapi ancaman terhadap reputasi dan kepercayaan publik.
Salah satu pendekatannya adalah corrective action, yakni tindakan untuk merespons persoalan dan memperbaiki keadaan. Namun, Turhamun menegaskan, penafsiran pengunduran diri sebagai upaya pemulihan citra atau pengurangan ketegangan tidak serta-merta membuktikan motif personal di balik keputusan tersebut.
"Soft landing lebih tepat digunakan sebagai perangkat analisis untuk menggambarkan kemungkinan penyelesaian krisis dengan eskalasi politik yang lebih terkendali," tulisnya.
Ia juga menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman untuk membaca dinamika komunikasi para aktor politik. Pernyataan anggota DPR dan respons pemerintah merupakan bagian dari front stage yang dapat disaksikan masyarakat. Sementara komunikasi antartokoh dan konsultasi politik menjadi bagian dari back stage yang tidak seluruh prosesnya diketahui publik.
Dinamika berikutnya, lanjut Turhamun, berkaitan dengan tanggung jawab konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lama 60 hari.
Menurut dia, proses tersebut menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memastikan keterbukaan informasi dan kepercayaan publik.
Turhamun menilai pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan menentukan figur pengganti. Proses itu juga menjadi kesempatan memperkuat demokrasi dan etika ketatanegaraan.
Stabilitas pemerintahan, tegasnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan fungsi pengawasan parlemen. Sebaliknya, pengawasan juga harus dijalankan dengan tetap memperhatikan hukum dan kepentingan masyarakat.
