Prof. Dr. Aan Eko Widiarto: Gibran Mundur, Langkah Gentle Cegah Krisis Politik dan Ekonomi
Jakarta – Spektroom : Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai dapat menjadi langkah untuk meredam keresahan publik sekaligus mencegah polemik politik berkembang menjadi krisis nasional. Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari ahli Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Aan Eko Widiarto.
Aan menilai, keputusan Gibran mengundurkan diri merupakan sikap gentle karena menunjukkan kesediaan memahami kegelisahan masyarakat terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik.
"Ya, terkait dengan mundurnya beliau, saya mengapresiasi. Itu sebagai sebuah bentuk sikap yang gentle untuk bisa memahami apa yang menjadi keresahan publik, menjadi perhatian publik," kata Aan.
Menurut dia, keputusan tersebut penting agar polemik politik tidak berkembang menjadi krisis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Apalagi, Indonesia saat ini juga menghadapi persoalan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
"Sehingga tidak sampai nanti menimbulkan masalah krisis politik di Indonesia dan ekonomi khususnya yang sekarang juga sedang bermasalah," ujarnya.
Aan berharap pengunduran diri Gibran segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Pengisian jabatan wakil presiden, menurut dia, perlu segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan terlalu lama.
"Semoga dengan ini segera cepat ada penggantinya di MPR yang akan dipilih oleh MPR atas usulan Presiden," kata Aan.
Sebelumnya, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR menjelaskan, surat serupa sebelumnya juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran meminta agar MPR segera memproses pengunduran dirinya sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan. Selanjutnya, MPR merencanakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas langkah konstitusional berikutnya.
MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden definitif. Presiden Prabowo Subianto nantinya diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR dalam waktu 14 hari setelah menerima permintaan resmi.
MPR kemudian akan menentukan mekanisme pemilihan pengganti Gibran sesuai ketentuan konstitusi.
Pimpinan MPR berharap proses pengunduran diri tersebut berlangsung tertib dan tidak menimbulkan persoalan ketatanegaraan.
"Kami mohon doa dan dukungan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," ujar pimpinan MPR.
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan politik penting di tengah dinamika hubungan antarlembaga negara. Sebelumnya, muncul desakan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Peristiwa ini tidak hanya menyangkut pergantian seorang pejabat negara. Lebih jauh, proses tersebut menjadi ujian bagi kedewasaan politik, kepatuhan terhadap konstitusi, serta kemampuan lembaga negara merespons keresahan masyarakat.
Kini, perhatian publik tertuju pada MPR dan Presiden Prabowo. Transparansi proses, kepastian hukum, dan kecepatan pengisian jabatan wakil presiden akan menjadi penentu agar dinamika politik tersebut tidak berkembang menjadi ketidakpastian baru bagi pemerintahan maupun perekonomian nasional.
