Pertanyakan Pertimbangan Hukum MK, Hotman Paris Minta Pendapat Ahli Hukum, Terkait Gugatan Ijazah Wapres Gibran

Jakarta - Spektroom: Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, mempertanyakan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terkait gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia menyoroti adanya perbedaan antara amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan pertimbangan hukum yang dinilai turut membahas substansi perkara.

Hotman menyampaikan hal tersebut melalui sebuah pernyataan di akun Instagramnya @hotmanparisofficial, yang ditujukan kepada para sarjana hukum, khususnya pakar hukum tata usaha negara (TUN) dan hukum acara.

Dia meminta kalangan akademisi hukum menjelaskan apakah pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dijadikan acuan untuk perkara lain.

Hotman mengakui putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, dia mempertanyakan alasan MK membahas persoalan ijazah Gibran dalam pertimbangan hukum, sementara amar putusannya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

"Kenapa di satu pihak MK menyatakan tidak berwenang mengadili, tapi di dalam pertimbangan hukumnya mengadili substansi, membuat pertimbangan hukum yang seolah-olah isinya memutus perkara?" ujar Hotman, Rabu (11/11/2026).

Dia kemudian menyoroti amar putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Menurut Hotman, amar tersebut tidak memuat pernyataan MK mengenai status ijazah Gibran.

Disisi lain, Hotman menyinggung pertimbangan hukum MK yang menyebut tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.

Menurut dia, apabila pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara, pengadilan semestinya tidak lagi menilai eksistensi, keabsahan, maupun status bukti yang diajukan dalam perkara tersebut.

"Kalau amar putusan menyatakan tidak berwenang mengadili, tapi dalam pertimbangan mengadili substansi, apakah putusan seperti ini bisa dipakai sebagai pegangan untuk putusan-putusan lain?" katanya.

Hotman juga mempertanyakan kemungkinan putusan MK tersebut dijadikan acuan dalam perkara lain, termasuk perkara kasasi tata usaha negara (TUN) yang berkaitan dengan ijazah Gibran.

Dia meminta para profesor hukum acara dan hukum TUN memberikan penjelasan agar persoalan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat hukum.

"Ini murni untuk pelajaran hukum bagi semua putra-putra bangsa sarjana hukum," ujarnya.

Hotman menegaskan pertanyaan yang disampaikannya berangkat dari sudut pandang hukum acara. Dia menyatakan tidak memiliki kepentingan politik dalam menyampaikan kritik tersebut.

Selain itu, Hotman juga menyinggung ketentuan pengajuan peninjauan kembali (PK) dalam perkara administrasi negara. Hotman menilai hak mengajukan PK memiliki batasan tertentu dan menyebut Gibran bukan pihak yang berhak mengajukannya dalam perkara yang dimaksud.(@Ng).