Prof La Ode Husen: Gibran Harus Nyatakan Mundur, Lebih Konstitusional daripada Pemakzulan
Makassar – Spektroom: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Dr. La Ode Husen, berpandangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya menyatakan berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya.
Langkah tersebut dinilai lebih konstitusional karena memiliki dasar hukum yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pandangan itu disampaikan La Ode Husen, yang juga menjabat Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar, saat menjalankan ibadah umrah di Mekah.
Menurut La Ode Husen, konstitusi Indonesia menyediakan dua mekanisme untuk mengakhiri jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan berakhir, yakni pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui pemakzulan (impeachment).
Ia menegaskan, pengunduran diri secara sukarela memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden dapat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan.
Karena itu, apabila Gibran memilih menyatakan berhenti secara sukarela, langkah tersebut merupakan pilihan yang diakui konstitusi dan tidak harus melalui proses pemakzulan.
“Pengunduran diri merupakan pilihan sukarela yang diakui konstitusi. Karena itu, mekanismenya berbeda dengan pemberhentian melalui pemakzulan,” demikian pokok pandangan hukum La Ode Husen.
Dua Jalur Konstitusional
La Ode Husen menjelaskan, mekanisme pengunduran diri memiliki konsekuensi ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Jika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih. MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
Sementara itu, pemberhentian melalui pemakzulan harus melewati proses panjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Wakil Presiden, kemudian meminta MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian melalui sidang paripurna.
Dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemakzulan meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Kepentingan Konstitusi di Atas Politik
Menurut La Ode Husen, perbedaan mendasar kedua mekanisme tersebut terletak pada sifat dan prosedurnya. Pengunduran diri merupakan keputusan sukarela pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan pemberhentian melalui proses hukum dan kelembagaan negara.
Karena itu, pilihan pengunduran diri dinilai sebagai jalur yang lebih sederhana secara konstitusional dibandingkan pemakzulan, sepanjang dilakukan secara sukarela dan memenuhi ketentuan hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap perubahan dalam jabatan Wakil Presiden harus tetap menjamin keberlanjutan pemerintahan. Konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan yang kosong agar tidak terjadi kekosongan dalam penyelenggaraan negara.
Pandangan La Ode Husen menempatkan persoalan jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata sebagai perdebatan politik, melainkan persoalan ketatanegaraan yang harus diselesaikan berdasarkan UUD 1945.
