Prof. Aan Eko Widiarto: Pemakzulan Wakil Presiden Tak Bisa Hanya Bermodal Tekanan Politik
Malang - Spektroom – Mekanisme pemberhentian wakil presiden dan pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Karena itu, setiap wacana pemakzulan harus berpijak pada ketentuan hukum, bukan sekadar tekanan politik atau asumsi yang berkembang di ruang publik.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, ahli Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), dalam kajian mengenai tata cara pemakzulan dan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Menurut Aan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengatur mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga menetapkan prosedur pemberhentian serta pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan. Pengaturan tersebut diperinci dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Pemakzulan Harus Memiliki Dasar Hukum
Aan menjelaskan, Pasal 7A UUD 1945 membatasi alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada sejumlah pelanggaran hukum. Alasan tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Pembatasan itu menegaskan bahwa pemakzulan bukan instrumen untuk melampiaskan ketidaksukaan politik.
Konstitusi mengharuskan adanya alasan hukum yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, keputusan memberhentikan wakil presiden tidak bisa hanya didasarkan pada perbedaan pandangan, konflik politik, ataupun tekanan kelompok tertentu.
Tiga Lembaga Menentukan Proses Pemakzulan
Pasal 7B UUD 1945 mengatur proses pemakzulan melalui tiga tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. Tahap pertama berada di DPR. Melalui hak menyatakan pendapat, DPR menyampaikan dugaan bahwa wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Usulan tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Tahap kedua menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permohonan diterima.
Pada tahap ini, dugaan pelanggaran diuji melalui proses peradilan konstitusi. Artinya, pemakzulan tidak cukup hanya dengan keputusan politik DPR, tetapi harus melewati pembuktian hukum di MK. Tahap ketiga berada di MPR.
Apabila MK menyatakan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam konstitusi atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR dengan melampirkan putusan MK.
MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari sejak menerima usul tersebut. Dalam sidang itu, wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Namun, apabila yang bersangkutan tidak hadir, MPR tetap dapat mengambil keputusan.
Keputusan pemberhentian harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal tiga perempat dari seluruh anggota MPR.
"Ambang batas yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemberhentian merupakan langkah luar biasa yang membutuhkan dukungan sangat luas," demikian penjelasan Aan dalam kajian tersebut.
Jika MPR menyetujui pemberhentian, wakil presiden berhenti dari jabatannya. Sebaliknya, apabila usulan ditolak, wakil presiden tetap menjalankan tugas hingga masa jabatannya berakhir. Kedua keputusan tersebut ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
Aan juga menyoroti ketentuan bahwa apabila wakil presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan, sidang paripurna pemakzulan tidak dilanjutkan karena jabatan tersebut telah kosong.
Pengunduran Diri Memiliki Dimensi Etis
Selain jalur konstitusional melalui pemakzulan, Aan menjelaskan adanya dimensi etis dalam pengunduran diri seorang pejabat negara. Hal itu merujuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 sampai terbentuknya undang-undang.
Dalam bagian Etika Politik dan Pemerintahan, ketetapan tersebut menegaskan bahwa penyelenggara negara harus siap mengundurkan diri apabila merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai atau dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
Etika tersebut juga menuntut pejabat publik bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memberikan keteladanan, rendah hati, serta bersedia mundur apabila terbukti melakukan kesalahan dan kebijakannya secara moral bertentangan dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat.
Dengan demikian, terdapat dua mekanisme yang memungkinkan berakhirnya jabatan wakil presiden sebelum masa jabatan selesai, yakni pemakzulan melalui proses hukum dan politik serta pengunduran diri atas kesadaran etis pejabat bersangkutan.
Kekosongan Jabatan Maksimal 60 Hari Harus Diisi
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengisi jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan akibat pemakzulan, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan teknisnya diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Aan menjelaskan, proses dimulai dengan rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi serta kelompok anggota untuk menentukan waktu sidang paripurna. Rapat tersebut harus dilaksanakan paling lama 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan.
Hasil rapat kemudian diberitahukan kepada presiden paling lama 3 x 24 jam setelah rapat gabungan, disertai persyaratan calon wakil presiden sesuai peraturan perundang-undangan.
Presiden selanjutnya mengusulkan dua calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Sebelum pemilihan, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon. Tim tersebut memiliki waktu kerja paling lama tujuh hari sejak presiden menyerahkan dokumen persyaratan.
Jika ditemukan persyaratan yang belum lengkap, presiden diminta memperbaikinya paling lambat empat hari sebelum sidang paripurna.
Apabila persyaratan tetap belum terpenuhi, pimpinan MPR dapat menggelar rapat gabungan untuk memutuskan penundaan sidang. Namun, penundaan tidak boleh melewati batas waktu 60 hari sebagaimana ditentukan konstitusi.
MPR Memilih Satu dari Dua Calon
Setelah kedua calon dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan nama-nama calon yang berhak mengikuti pemilihan. Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
MPR kemudian memilih satu di antara dua calon tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden. Apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon.
Hasil pemungutan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR dan para saksi. Wakil presiden terpilih kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna.
Aan menegaskan, konstitusi tidak membatasi calon wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik atau fraksi tertentu. Calon tidak harus berasal dari partai pendukung presiden, partai wakil presiden sebelumnya, ataupun gabungan partai politik pengusung pada pemilihan umum.
Ruang pencalonan terbuka sepanjang memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum.
Konstitusi Menjaga Kepastian dan Kesinambungan Pemerintahan
Menurut Aan, keseluruhan mekanisme tersebut memperlihatkan dua prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, prinsip negara hukum yang menempatkan pembuktian di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian penting dalam proses pemakzulan. Pemberhentian wakil presiden tidak boleh hanya menjadi keputusan politik tanpa dasar hukum.
Kedua, prinsip kesinambungan pemerintahan. Konstitusi memberikan batas waktu yang jelas agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak mengganggu penyelenggaraan negara.
Pengaturan mengenai pemakzulan, pengunduran diri, hingga pemilihan pengganti menunjukkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk menghadapi berbagai kemungkinan dalam perjalanan pemerintahan.
Karena itu, Aan mengingatkan pentingnya memahami ketentuan konstitusi secara utuh agar perdebatan mengenai pemberhentian maupun penggantian wakil presiden tidak berkembang menjadi polemik yang mengabaikan prosedur hukum.
Pada akhirnya, pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan bukan sekadar persoalan tarik-menarik kepentingan politik, melainkan proses ketatanegaraan yang harus berlangsung tertib, terukur, dan sah berdasarkan konstitusi.
