DPR Pelajari Usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk Lengserkan Gibran

Jakarta - Spektroom : Pimpinan DPR RI akan mempelajari aspirasi masyarakat yang mendesak penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk melengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. DPR memastikan setiap usulan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dan masukan melalui fraksi maupun anggota fraksi. Namun, hingga kini belum ada usulan resmi yang diajukan untuk menggunakan hak konstitusional tersebut.

"Kami memang sudah menerima laporan melalui fraksi atau anggota fraksi. Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang. Bagaimana dan apa mekanismenya tentu semua harus mengikuti konstitusi yang ada," kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menjelaskan, DPR baru membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung hingga 17 Desember 2026. Pimpinan DPR akan mendengar dan mempelajari seluruh aspirasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Terkait kemungkinan Gibran mengundurkan diri, Puan meminta semua pihak tidak berspekulasi terhadap sesuatu yang belum terjadi.

"Kita jangan berandai-andai. Lebih baik menyikapi dengan tenang dan jangan memutuskan sesuatu yang belum terjadi, kemudian membuat keresahan di tengah masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai anggota DPR yang telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, Puan menegaskan belum menerima usulan resmi.

"Kita tunggu saja usulan resmi dari pihak yang mengusulkan. Kalau sejauh ini belum ada," pungkas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Pernyataan Puan menegaskan bahwa aspirasi publik terkait posisi Wakil Presiden Gibran telah menjadi perhatian pimpinan parlemen. Namun, setiap langkah politik dan konstitusional tetap harus melalui prosedur yang berlaku di DPR. (my)