APBD Surabaya 2027 Disahkan Rp12,9 Triliun, Bansos dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas
Surabaya-Spektroom : Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas bantuan sosial, memperbaiki rumah tidak layak huni, serta memperkuat penanganan banjir dan pelayanan dasar masyarakat.
Pengesahan APBD 2027 ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Dalam pendapat akhirnya, Eri mengatakan, anggaran tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga kesenjangan pendapatan.
Salah satu perhatian utama dalam APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang selama ini belum terakomodasi.
“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” kata Eri.
Selain bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Penanganan banjir juga menjadi prioritas, dengan target mengoptimalkan penyelesaian titik-titik genangan agar ketinggian air tidak lebih dari sekitar 10 sentimeter.
Di sektor pelayanan dasar, anggaran pendidikan dan kesehatan juga dipertahankan. Pemkot berkomitmen melanjutkan program beasiswa serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan dengan menugaskan petugas puskesmas menjangkau kampung-kampung sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh layanan.
Sementara di bidang pendidikan, Eri menegaskan tidak boleh ada pungutan tambahan yang membebani masyarakat, termasuk untuk kebutuhan Lembar Kerja Siswa (LKS). Pemkot akan mengatur penyediaan LKS agar kebutuhan pembelajaran tetap terpenuhi tanpa membebani orang tua.
Berdasarkan struktur APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,1 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun.
Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp12,6 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp9,8 triliun, belanja modal Rp2,7 triliun, serta belanja tidak terduga Rp47,6 miliar.
Untuk pembiayaan, penerimaan direncanakan Rp1,7 triliun, termasuk pinjaman daerah Rp1,3 triliun dan SiLPA 2026 sebesar Rp395,9 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp253 miliar.
Eri berharap APBD yang telah disepakati bersama DPRD tersebut dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Surabaya.
