Wagub Maluku Usulkan Pimpinan TNI-Polri Dikukuhkan sebagai Anak Adat
Ambon -Spektroom: Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mendorong Majelis Latupati Maluku mengukuhkan setiap pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai anak adat. Gagasan ini dinilai strategis untuk memperkuat ikatan emosional, persaudaraan, dan kedekatan para pemimpin dengan masyarakat Maluku.
Usulan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri sekaligus mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Vanath meminta gagasan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni adat, tetapi dirumuskan menjadi program pemerintah daerah dengan mekanisme dan dokumen pengakuan resmi.
“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” tegas Vanath.
Menurutnya, para pemimpin TNI, Polri maupun pejabat sipil yang mengabdi di Maluku, meskipun berasal dari luar daerah, merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Maluku.
Karena itu, Majelis Latupati diminta menyusun tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat, termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat.
“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah,” ujarnya.
Vanath berharap pengakuan adat tersebut menjadi ikatan historis yang tetap melekat meskipun para pejabat telah menyelesaikan tugasnya di Maluku. Dengan demikian, hubungan persaudaraan dan jaringan komunikasi dengan para pemimpin di tingkat nasional dapat terus terjaga.
Dalam kesempatan itu, Vanath juga menyampaikan salam Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang berhalangan hadir karena menjalankan tugas di Namlea dan selanjutnya bertolak ke Jakarta.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, ia mengucapkan selamat kepada Ketua Reza Valdo Maspaitella dan seluruh pengurus baru. Apresiasi juga disampaikan kepada kepengurusan sebelumnya di bawah pimpinan Ibrahim Wokas.
Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 ditetapkan melalui SK Nomor 01/MLM/XI/2026 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku. Dalam kepengurusan baru tersebut, Salhana Pelu ditetapkan sebagai Sekretaris Umum.
Pengukuhan dihadiri unsur Forkopimda Maluku, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan OPD, serta jajaran pengurus Majelis Latupati Maluku.
Vanath berharap kepengurusan baru mampu memperkuat peran lembaga adat sebagai perekat persaudaraan dan mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Maluku.
