Perkuat Literasi Hukum dan Akses Keadilan, Dosen dan Mahasiswa FH UMI Hadirkan Klinik Hukum Digital di Desa Sanrobone
Takalar-Spektroom : Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) berhasil dan sukses melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Sanrobone, Kabupaten Takalar, melalui program “Pengembangan Klinik Hukum Digital untuk Penguatan Literasi Hukum dan Akses Keadilan Masyarakat Desa Sanrobone Kabupaten Takalar”.
Program ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 September hingga tanggal 18 Desember 2026 dengan Pemerintah Desa Sanrobone sebagai mitra utama.
Kepala Desa Sanrobone, Abdul Azis Mauluddin, S.Sos., M.M., menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi persoalan sengketa tanah, hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pembagian warisan, dan penyalahgunaan narkotika.
Penyuluhan diperlukan agar warga memahami persoalan hukum sebelum mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.
Tim PKM diketuai Dr. M. Ibnu Sumarna, S.H., M.H., bersama Dr. Taufiq Amini, S.H., M.H. dan Dr. Muh. Reza Zulfikar, S.H., M.H. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa FH UMI, Abd. Yahya Aditya Jumair A.
Pada tanggal 3 November 2026, Dr. Rustan, S.H., M.Hum., menyampaikan penyuluhan mengenai hukum pertanahan, hukum keluarga, hukum waris, serta bahaya penyalahgunaan narkotika.
Ia menekankan pentingnya pendaftaran dan dokumen hak atas tanah, kejelasan batas tanah, tanggung jawab orang tua setelah perceraian, dan pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum. Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai risiko kesehatan dan ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika.
Dalam sesi berikutnya, Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Klinik Hukum FH UMI, memperkenalkan Klinik Hukum Digital berupa WhatsApp Consultation Centre dan Google Form sebagai tempat konsultasi, bukan pengadilan. Melalui layanan tersebut, konsultasi dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat masyarakat dapat memperoleh penjelasan awal mengenai hak dan persoalan hukumnya tanpa harus datang ke Fakutlas Hukum UMI Makassar.Ia juga mengingatkan pentingnya musyawarah dan perdamaian apabila sengketa memungkinkan diselesaikan secara baik.
Pada tanggal 10 November 2026, Muh. Aditya Wiratama, S.H., M.H., selaku Ketua Palu Hukum Indonesia, memberikan pelatihan penggunaan WhatsApp Consultation Centre dan Google Form. Masyarakat diperkenalkan pada cara menyampaikan pertanyaan, mengisi data dasar, serta menjelaskan persoalan hukum secara lebih teratur. Konsultasi melalui Zoom juga dapat dipertimbangkan apabila diperlukan.
Tim PKM menyiapkan pendampingan agar warga dapat memperoleh informasi, penjelasan, dan arahan awal mengenai langkah penyelesaian sesuai fakta serta prosedur hukum. Layanan digital dirancang tetap terbuka setelah rangkaian PKM berakhir, sehingga manfaat pengabdian tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
