Wamenkop Dorong Koperasi Pesantren Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi Umat
Jombang – Spektroom : Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong penguatan koperasi pesantren sebagai salah satu penggerak kemandirian ekonomi umat. Dengan jaringan kelembagaan yang luas, basis komunitas yang kuat, serta potensi usaha yang beragam, pesantren dinilai memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wamenkop Farida dalam kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).
Wamenkop mengungkapkan, dari sekitar 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, diperkirakan sekitar 6.000 pesantren telah memiliki akta notaris pendirian koperasi. Namun, baru sekitar 2.000–3.000 di antaranya yang disebut telah menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang luas untuk memperkuat kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas usaha koperasi pesantren agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggota maupun masyarakat sekitar.
"Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat," ujar Farida.
Potensi tersebut, lanjutnya, perlu dikonsolidasikan melalui koperasi agar aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren dapat dikelola secara lebih terorganisasi, profesional, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh anggotanya.
"Kaitannya dengan tata kelola, misalnya, pengelola koperasi perlu mampu memetakan rantai pasok dan kebutuhan di lingkungan terdekat. Apa yang paling dibutuhkan, dari mana sumber pasokannya, serta bagaimana mendistribusikannya secara efisien. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya koperasi pesantren dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang mandiri dan berkeadilan.
Menurut Muhaimin, pengembangan koperasi pesantren perlu bertumpu pada prinsip kepemilikan bersama dan pengelolaan kelembagaan yang jelas. Prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi lintas generasi.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyoroti pentingnya literasi keuangan dan tata kelola yang akuntabel seiring dengan perkembangan skala usaha koperasi pesantren.
"Semakin besar skala usaha koperasi, semakin besar pula tanggung jawab pengelola dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara sehat dan akuntabel," ujarnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, K.H. Abdussalam Shohib atau Gus Salam, turut menyambut baik dukungan pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat koperasi pesantren.
"Pendampingan serta pemantauan secara berkelanjutan dapat terus dilakukan agar koperasi pesantren semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucapnya.
