Gibran di Persimpangan Politik dan Hukum, Konstitusi Menjadi Penentu
Oleh: Nidia Candra, S.H.
Pontianak-Spektroom : Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjadi perbincangan publik.
Namun, dalam perspektif hukum tata negara, peristiwa tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak terjebak dalam spekulasi politik.
Pertanyaan mendasarnya: apakah menyampaikan niat mundur kepada Presiden dapat dimaknai sebagai keputusan politik sekaligus tindakan hukum?
Menurut saya, belum. Sebab, niat tidak identik dengan keputusan hukum.
Selama belum dituangkan dalam pernyataan pengunduran diri secara resmi melalui mekanisme konstitusional, langkah tersebut belum menimbulkan konsekuensi hukum berupa berakhirnya jabatan Wakil Presiden.
Terlebih, pertemuan itu masih berada dalam konteks meminta pandangan dan pertimbangan Presiden.
Di sisi lain, Gibran masih memiliki kepentingan hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan luar negerinya yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud melalui Surat Nomor 9149/D.Dl/Ks/2019.
Persoalan ini tidak semestinya dicampuradukkan dengan wacana pengunduran diri, karena keduanya memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda.
Pemberhentian Wakil Presiden Bukan Sekadar Tekanan Politik
Dalam dinamika politik, muncul wacana penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat DPR RI terkait persoalan putusan pengadilan, termasuk Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik atau perbedaan pandangan terhadap suatu putusan pengadilan.
Pasal 7A UUD 1945 secara tegas mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yakni apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur mekanismenya. DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat melalui proses konstitusional dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permohonan diterima.
Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna.
Artinya, proses pemakzulan memiliki tahapan dan persyaratan ketat, bukan keputusan politik sepihak.
Perlawanan Hukum dan Hak Gibran
Dari sisi hukum administrasi negara, Gibran juga memiliki ruang untuk mempertimbangkan upaya perlawanan pihak ketiga apabila putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar memuat kewajiban bagi tergugat dan pelaksanaannya merugikan kepentingan hukumnya.
Mekanisme ini dikenal dalam Pasal 118 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, hak tersebut tidak otomatis melekat.
Harus dibuktikan bahwa pihak ketiga tidak pernah dilibatkan dalam perkara dan memiliki kepentingan hukum yang dirugikan. Perlawanan juga tidak otomatis menunda pelaksanaan putusan.
Pemikiran Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum preventif dan represif relevan dalam konteks ini.
Negara harus memberikan ruang bagi setiap warga untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Pada akhirnya, persoalan Gibran harus diselesaikan melalui dua jalur yang berbeda: politik berdasarkan konstitusi dan hukum berdasarkan proses peradilan.
Demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh spekulasi, sementara hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Kepastian hukum, penghormatan terhadap putusan pengadilan, dan prinsip persamaan di hadapan hukum harus tetap menjadi pijakan utama.
(Nidia Candra, S.H, adalah Praktisi Hukum Kalimantan Barat)
