Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi
Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum.
Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum., yang kini sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci, Mekah.
Menyoroti wacana pengunduran diri Wakil Presiden, La Ode Husen mengingatkan agar langkah tersebut tidak dijadikan jalan keluar politik untuk menghindari pemeriksaan terhadap dugaan persoalan konstitusional yang muncul sejak proses pencalonan.
Ia mengibaratkan pengunduran diri sukarela sebagai golden parachute atau parasut emas. Sebuah skenario pendaratan politik yang memungkinkan pejabat meninggalkan jabatan dengan relatif aman, menjaga citra, sekaligus tetap memperoleh hak purnatugas sesuai ketentuan.
Namun, dalam perspektif hukum tata negara, persoalan tidak berhenti ketika surat pengunduran diri disampaikan. Pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran selama proses pencalonan maupun ketika menjalankan jabatan tetap harus ditempatkan dalam mekanisme hukum.
La Ode Husen menguraikan empat aspek yang perlu menjadi perhatian dalam menghadapi kemungkinan pengunduran diri tersebut.
Pertama, mekanisme konstitusional melalui MPR.
engunduran diri Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran konstitusi, persoalan tersebut harus diuji melalui mekanisme yang tepat. Pengunduran diri tidak boleh digunakan untuk mengaburkan substansi persoalan yang membutuhkan pertanggungjawaban.
Kedua, membuka kemungkinan penegakan hukum pidana.
ika ditemukan bukti dugaan pemalsuan dokumen atau manipulasi persyaratan pencalonan, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembatalan dokumen secara administratif tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya tindak pidana. Namun, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang sah. Dengan demikian, persoalan tidak cukup diselesaikan melalui keputusan administratif apabila memang ditemukan indikasi tindak pidana.
Ketiga, menguji pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.
Asek lain yang perlu dicermati adalah penggunaan anggaran negara selama pejabat menjalankan tugasnya. Gaji, tunjangan, dan fasilitas jabatan tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai penerimaan tidak sah hanya karena muncul persoalan mengenai proses pencalonan. Diperlukan dasar hukum, pembuktian kerugian negara, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
eempat, kemungkinan pencabutan hak politik.
Dalam sistem hukum Indonesia, pencabutan hak politik dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sanksi tersebut harus melalui proses peradilan dan tidak dapat diberlakukan secara otomatis. Apabila terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi ketentuan, pengadilan dapat mempertimbangkan pencabutan hak tertentu, termasuk hak untuk dipilih.
Pengunduran diri bukan penghapus tanggung jawab
La Ode Husen menempatkan persoalan ini sebagai ujian terhadap ketegasan negara dalam menegakkan konstitusi. Pengunduran diri, menurut perspektif tersebut, tidak boleh menjadi semacam gencatan senjata sepihak yang mengakhiri pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum.
Jabatan publik bukan tempat berlindung dari pertanggungjawaban. Setiap pejabat negara memiliki kewajiban untuk tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, lembaga negara dan aparat penegak hukum harus memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.
Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang Wakil Presiden memilih mundur atau bertahan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah konstitusi masih memiliki kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban setiap orang yang pernah memegang kekuasaan.
Sebab, mundur dari jabatan tidak berarti seseorang boleh meninggalkan tanggung jawab hukum di belakangnya.
