Polemik Dokumen Pendidikan Gibran, Guru Besar UIN Saizu Ingatkan Pentingnya Verifikasi Kelulusan
Banyumas–Spektroom : Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali membuka ruang diskusi mengenai pentingnya ketelitian dalam administrasi pendidikan. Keberadaan dokumen yang menunjukkan seseorang pernah mengikuti pendidikan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan.
Guru Besar Administrasi Pendidikan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Prof. Dr. Muh. Hizbul Muflihin, M.Pd., menegaskan, perbedaan antara bukti kehadiran, catatan akademik, dan dokumen kelulusan harus dipahami secara jelas. Ketiganya memiliki fungsi dan konsekuensi administratif yang berbeda.
Pandangan tersebut disampaikan Hizbul dalam tulisan berjudul Dilema Administrasi Pendidikan Gibran: Menimbang dan Menimang Kelulusan. Ia menjelaskan, administrasi pendidikan selama ini kerap dipahami sebatas urusan dokumen dan kelengkapan persyaratan. Padahal, administrasi merupakan sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.
Dalam konteks pendidikan, administrasi juga menjadi instrumen untuk menjamin kepastian status akademik seseorang sekaligus menjaga akuntabilitas lembaga pendidikan.
Hizbul mencontohkan sejumlah dokumen pendidikan luar negeri, seperti Certificate of Attendance, Academic Records, dan Explanation of Grades. Certificate of Attendance merupakan dokumen yang menerangkan keikutsertaan seseorang dalam program pendidikan. Sementara Academic Records memuat catatan mata pelajaran dan capaian nilai, sedangkan Explanation of Grades menjelaskan sistem penilaian yang digunakan lembaga pendidikan.
Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut tidak bisa disamakan dengan bukti kelulusan. Kehadiran menunjukkan seseorang pernah mengikuti proses pembelajaran, sedangkan catatan akademik menggambarkan capaian selama proses tersebut. Adapun kelulusan merupakan hasil akhir setelah seluruh persyaratan pendidikan dipenuhi.
"Ketiganya memiliki hubungan, tetapi tidak mempunyai kedudukan yang sama," jelasnya.
Ia menilai, persoalan utama dalam penyetaraan pendidikan luar negeri adalah memastikan apakah dokumen yang diajukan benar-benar membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan yang hendak disetarakan.
Pemeriksaan, lanjutnya, harus mencakup dua aspek, yakni administratif dan substantif. Aspek administratif berkaitan dengan keabsahan dokumen, lembaga penerbit, kewenangan penandatangan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan. Sementara aspek substantif menyangkut proses pembelajaran, pemenuhan standar kompetensi, dan persyaratan kelulusan.
Hizbul mengingatkan, dokumen yang secara fisik terlihat lengkap belum tentu memenuhi persyaratan secara substansi. Sebaliknya, capaian akademik seseorang juga memerlukan pengakuan administratif sesuai ketentuan agar memiliki kepastian hukum.
Karena itu, ia mendorong lembaga penerbit dokumen memastikan setiap surat keterangan didasarkan pada data yang benar. Lembaga penerima juga harus melakukan verifikasi menyeluruh, termasuk mengonfirmasi dokumen kepada institusi asal.
Menurutnya, polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi pelajaran bahwa administrasi pendidikan tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas belaka. Ketelitian dan integritas dalam memeriksa dokumen merupakan bagian dari menjaga martabat pendidikan serta kepercayaan publik.
Prinsip yang harus dipegang, seseorang yang pernah mengikuti pendidikan belum tentu telah menuntaskan jenjang pendidikan tersebut.
