MPR Terima Usul Presiden Tunda Pelaksanaan Sidang Paripurna Penetapan Wapres
Jakarta - Spektroom : Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD kembali melaksanakan Rapat Gabungan (Ragab) kali ini khusus membahas surat balasan Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut presiden meminta jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR dengan agenda penetapan wakil presiden terpilih agar dapat ditunda.
Dalam surat Pimpinan MPR kepada Presiden RI tertanggal 13 November lalu disampaikan agenda pelaksanaan sidang paripurna adalah pada tanggal 2 Desember. Seluruh peserta Ragab menyepakati dapat menerima permintaan penundaan jadwal tersebut.
"Ragab menyetujui agar tanggal 9 Desember hari Rabu, kita sepakati menjadi sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus pelantikan, pemilihan dan pengesahan Wakil Presiden RI," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Muzani dalam suratnya Presiden Prabowo menjelaskan padatnya agenda kenegaraan membuat upaya mencari kandidat calon wakil presiden memerlukan waktu lebih.
"Jadwal kegiatan presiden yang demikian padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan waktu berbicara dengan partai koalisi dan berbagai macam tokoh untuk memperoleh pertimbangan," lanjutnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung I ini menambahkan dalam Ragab telah berhasil diputuskan Ketua Tim Adhoc dan Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden RI.
"Panitia adhoc akan diketuai mas Bambang Wurianto dengan dua orang wakil ketua dan keanggotaan 36 anggota dari fraksi dan Kelompok DPD. Tim verikasi koordinatornya adalah ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim saudara Habiburokhman dan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan," papar Muzani.
Ketua MPR yang menyampaikan keterangan didampingi seluruh jajaran pimpinan menekankan seluruh agenda kenegaraan ini berdasarkan pasal 3 UUD 1945, MPR yang akan melantik posisi wakil presiden terpilih.
"Ini adalah praktek pertama sejak reformasi dimana wakil presiden dipilih majelis jadi perlu penyesuaian dan persiapan lebih matang," demikian Ketua MPR. (my)