Trending

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR
Nidia Candra SH Praktisi Hukum Kalimantan Barat .Foto: Apolo/Spektroom.

Pontianak - Spektroom : Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menuai perhatian dari kalangan praktisi hukum. Putusan yang berkaitan dengan dinamika Hak Menyatakan Pendapat yang diprakarsai 120 anggota DPR RI dalam isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dinilai menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Praktisi Hukum Kalimantan Barat, Nidia Candra, S.H., menyoroti konstruksi pertimbangan hukum MA yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.

Nidia, persoalan mendasar yang perlu dicermati adalah kewenangan MA untuk langsung memeriksa dan memutus pokok perkara ketika pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding belum memeriksa substansi sengketa dan alat bukti.

Selumnya, melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, PTUN Jakarta menyatakan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.

Pertimbangan itu didasarkan pada penilaian bahwa objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Namun, pada tingkat kasasi, MA membatalkan kedua putusan tersebut dan memutus sendiri perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusannya. Nidia mempertanyakan apakah MA dapat langsung mengadili pokok perkara ketika dua tingkat pengadilan sebelumnya belum memeriksa substansi sengketa.

"Apakah Mahkamah Agung dapat langsung mengadili pokok perkara ketika pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding belum memeriksa substansi sengketa maupun alat bukti?" ujarnya.

Menurut Nidia, pertanyaan tersebut perlu dikaji dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang memuat pedoman penyelesaian perkara, termasuk format putusan dalam persoalan kewenangan absolut.

Dalam pedoman tersebut, apabila MA memerintahkan pengadilan tingkat pertama membuka kembali persidangan dan memeriksa pokok sengketa, putusannya dituangkan sebagai putusan akhir tanpa disertai perintah pengiriman kembali berkas perkara kepada MA. Bagi Nidia, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam menilai kesesuaian langkah MA dengan pedoman hukum acara yang berlaku.

Ia menegaskan, ketika pengadilan tingkat pertama dan banding belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, keputusan MA untuk mengadili sendiri perlu diuji secara objektif berdasarkan ketentuan hukum acara.

"Persoalannya bukan sekadar siapa yang benar atau salah dalam perkara ini, melainkan konsistensi lembaga peradilan dalam menerapkan aturan yang menjadi pedomannya sendiri," tegasnya.

Nidia juga berpandangan, apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan SEMA, perlu dilakukan kajian hukum secara objektif untuk memastikan apakah persoalan tersebut merupakan kekeliruan penerapan hukum acara atau memiliki konsekuensi etik maupun hukum.


Jika ditemukan dasar yang cukup, persoalan itu dapat dipertimbangkan untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial sesuai kewenangan lembaga tersebut.


Menurutnya, MA tidak hanya dituntut menghasilkan putusan, tetapi juga harus menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Ia mengingatkan, aturan yang dibuat untuk menjaga keseragaman penerapan hukum semestinya menjadi pedoman yang diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

"Jika aturan yang dibuat untuk menjaga keseragaman hukum justru dipertanyakan penerapannya oleh lembaga pembuatnya sendiri, lalu kepada siapa masyarakat pencari keadilan harus menggantungkan kepercayaan?" ungkapnya.

Nidia menambahkan, hakim memang memiliki kewenangan besar dalam menegakkan keadilan. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan, menurutnya, tidak boleh semata-mata didasarkan pada keyakinan personal hakim, melainkan harus tercermin melalui penerapan hukum acara serta pertimbangan hukum yang transparan dan dapat diuji.

Berita terkait

Dana Porprov Belum Cair, 582 Atlet Palangka Raya Terancam Berjuang dengan Biaya Mandiri

Dana Porprov Belum Cair, 582 Atlet Palangka Raya Terancam Berjuang dengan Biaya Mandiri

Palangka Raya-Spektroom : Persiapan teknis kontingen Kota Palangka Raya menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Kalimantan Tengah di Kotawaringin Barat telah rampung. Namun, persoalan pendanaan operasional yang belum cair menjadi kendala serius menjelang keberangkatan atlet. Sekretaris Umum KONI Kota Palangka Raya, Tri Wahyana, Selasa (17/11/2026), mengatakan seluruh persiapan

Polin, Buang Supeno