Masuk Langganan
Trending

Hukum

Iklan Ruang Iklan Tersedia Banner Atas Rubrik 970 × 90 px320 × 100 px Hubungi Tim Iklan →
Afifuddin Soroti Lemahnya Pengawasan Pemilu Pascaputusan MK soal Gibran

Hukum

Afifuddin Soroti Lemahnya Pengawasan Pemilu Pascaputusan MK soal Gibran

Banjarmasin-Spektroom: Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, penguatan pengawasan dan independensi penyelenggara pemilu dinilai menjadi pekerjaan penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Advokat Afifuddin, S.H., dalam pernyataannya, Senin (12/10/2026), menyoroti sejumlah dugaan persoalan dalam proses pencalonan tersebut,

Junaidi, Bian Pamungkas
Pemprov Lampung Terima Penghargaan Atas Penguatan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Dari KPK

Hukum

Pemprov Lampung Terima Penghargaan Atas Penguatan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Dari KPK

Jakarta Selatan - Spektroom: Provinsi Lampung mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam muatan lokal di satuan pendidikan. Penghargaan diterima oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal disela Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas”

Anggoro AP
Dukung Reformasi Kepolisian, PP GPI Apresiasi Langkah Cepat Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto

Hukum

Dukung Reformasi Kepolisian, PP GPI Apresiasi Langkah Cepat Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto

Jakarta - Spektroom :  Perubahan di tubuh kepolisian selalu membawa harapan baru. Bagi masyarakat, pembenahan institusi bukan sekadar soal pergantian pejabat, tetapi juga tentang bagaimana Polri semakin dekat, hadir, dan mampu menjawab kebutuhan rasa aman serta keadilan. Harapan tersebut turut disuarakan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menyusul langkah awal Kapolri

Irvan Idris Saleh
Bastian Lubis, Rektor Universitas Patria Artha Makassar: Jangan Ukur Pemberantasan Korupsi dari Banyaknya Orang Ditangkap

Hukum

Bastian Lubis, Rektor Universitas Patria Artha Makassar: Jangan Ukur Pemberantasan Korupsi dari Banyaknya Orang Ditangkap

Makassar makassar: Spektroom: Bastian Lubis, Rektor Universitas Patria Artha Makassar sekaligus ahli keuangan negara, mempertanyakan ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut dia, banyaknya pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan hingga penangkapan belum otomatis menunjukkan bahwa korupsi berhasil ditekan. “Setiap hari kita disuguhi berita korupsi, mulai dari laporan masyarakat, pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan,

Yahya Patta
Ijazah Wapres Dipersoalkan Usai Pelantikan, Dr. Aan Eko Widiarto: Jangan Biarkan Hukum Buntu

Hukum

Ijazah Wapres Dipersoalkan Usai Pelantikan, Dr. Aan Eko Widiarto: Jangan Biarkan Hukum Buntu

Malang - Spektroom : Pelantikan telah berlalu. Tahapan sengketa hasil Pemilu 2024 pun telah selesai. Namun, persoalan mengenai dugaan pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden kembali masuk ke ruang konstitusional. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto, SH, MHum, melalui amicus curiae meminta Mahkamah Konstitusi tidak menutup pintu pemeriksaan apabila

Spektroom
Peratin Perkuat Bantuan Hukum Masyarakat dan Kompetensi Advokat di Era Digital

Hukum

Peratin Perkuat Bantuan Hukum Masyarakat dan Kompetensi Advokat di Era Digital

Jakarta - Spektroom : Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (Peratin) menegaskan komitmennya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat kompetensi advokat agar mampu menghadapi perkembangan dunia digital. Ketua Umum DPP Peratin, Kamilov Sagala, mengatakan bantuan hukum selama ini telah diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban pinjaman

Irvan Idris Saleh, Anggoro AP
Bastian Lubis: Jangan Sampai Hukum Berubah Menjadi Industri

Hukum

Bastian Lubis: Jangan Sampai Hukum Berubah Menjadi Industri

Makassar - Spektroom : Hukum semestinya menjadi panglima keadilan. Namun, ketika kepastian hukum dipertanyakan dan proses penegakan hukum tidak lagi berjalan sesuai mekanisme, hukum justru berisiko kehilangan fungsi utamanya. Ahli keuangan negara Bastian Lubis mengingatkan agar hukum di Indonesia tidak berubah menjadi komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, predikat Indonesia

Yahya Patta
Ketika AI Ikut Mengambil Keputusan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Hukum

Ketika AI Ikut Mengambil Keputusan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Purwokerto-Spektroom : Ketika kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan untuk membantu pelayanan publik, membuat analisis hingga mendukung pengambilan keputusan, muncul satu pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab jika keputusan yang dihasilkan teknologi justru merugikan masyarakat?. Pertanyaan itu menjadi bagian dari diskusi The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice

Bian Pamungkas
Lihat semua