Bagi Ria Norsan, Target IPM Tak Boleh Tanpa Beban
Spektroom – Di tengah forum resmi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak saja bicara angka, ada hal yang lebih mendasar.
Bagi Norsan, target IPM Kalbar yang dipatok di kisaran 73,11 pada 2027 terasa terlalu rendah.
Bukan karena Kalbar tak mampu, melainkan karena sejak awal, standar yang dipasang sudah minim.
“Permasalahannya bukan karena ketinggalan IPM-nya, tetapi target kita yang saya lihat rendah sekali,” ujarnya saat konsultasi publik di Pontianak, Jumat (20/02/2026).
Di Kalimantan Timur, target IPM 2027 sudah berada di kisaran 85 hingga 89. Sementara Kalbar, kata Norsan, masih bermain aman.
Jika angka 73 itu tercapai, secara administratif memang terlihat sukses. Tapi secara perbandingan regional, Kalbar tetap tertinggal.
Di balik kritiknya terhadap angka, Norsan justru berbicara tentang wajah-wajah di desa.
Tentang anak-anak yang belum menamatkan SMA. Tentang orang tua yang tak sempat mengenyam pendidikan menengah.
Menurutnya, persoalan IPM bukan hanya soal kebijakan di meja rapat provinsi atau kabupaten, melainkan tentang akses nyata di tingkat desa dan kecamatan.
“Masih banyak masyarakat di desa yang belum menuntaskan pendidikan hingga jenjang SMA,” katanya.
Dari sanalah ia ingin pembangunan dimulai. Bersama Wakil Gubernur, Norsan mendorong pendekatan yang lebih membumi: memperkuat pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Pemerintah provinsi juga akan menggandeng sekolah-sekolah maju di kabupaten dan kota untuk membuka akses belajar bagi mereka yang sempat tertinggal.
Baginya, menaikkan IPM bukan sekadar mengejar ranking, tetapi mengangkat kualitas hidup warga.
IPM sendiri mencerminkan tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Ketika target dipasang rendah, semangat untuk berlari pun ikut merendah.
Norsan berharap lima tahun ke depan, Kalbar tak lagi puas berada di papan tengah.
Dirinya ingin IPM provinsi ini setidaknya mendekati, bahkan melampaui capaian provinsi lain di Kalimantan.
Soal target yang dianggap terlalu rendah itu, ia memastikan akan membahasnya lebih lanjut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baginya, perencanaan pembangunan harus progresif dan terukur bukan sekadar aman di atas kertas.Sebab pada akhirnya, kata Norsan, yang dipertaruhkan bukan hanya angka statistik, tetapi masa depan generasi Kalbar.
