Trending

Bangkit Pascabencana, Tujuh Nagari di Tanah Datar Terima Bantuan Padat Karya Kemenaker Rp700 Juta

Bangkit Pascabencana, Tujuh Nagari di Tanah Datar Terima Bantuan Padat Karya Kemenaker Rp700 Juta
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly (Foto: Prokopim TD)

Tanah Datar-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Melalui Program Padat Karya Penanggulangan Bencana Tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, sebanyak tujuh nagari di Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan dengan total nilai Rp700 juta.

Penyaluran bantuan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Penanggulangan Bencana Sumatera Tahun 2026 antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang berlangsung di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Kamis (4/6/2026).

Ketua Tim Bidang Padat Karya Kementerian Ketenagakerjaan RI, Muhammad Ikrar Dinata, mengatakan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Menurutnya, Program Padat Karya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat terdampak sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi keluarga.

"Program ini merupakan wujud kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan dalam membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Ikrar.

Ia menjelaskan, untuk wilayah Sumatera Barat, Kemenaker mengalokasikan 20 titik bantuan Program Padat Karya, yang tersebar di Kota Padang sebanyak dua titik, Kabupaten Agam 11 titik, dan Kabupaten Tanah Datar tujuh titik.

Proses penyaluran bantuan dilakukan melalui tahapan usulan pemerintah daerah, verifikasi administrasi, validasi lapangan, hingga penandatanganan perjanjian kerja sama sebelum program dilaksanakan.

"Khusus Kabupaten Tanah Datar, dari 10 titik yang diusulkan, tujuh titik disetujui. Setiap titik memperoleh bantuan sebesar Rp100 juta. Kami berharap program ini mampu membantu masyarakat terdampak bencana sekaligus meningkatkan perekonomian mereka," ujarnya.

Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas dukungan yang diberikan kepada daerahnya melalui Program Padat Karya Pascabencana.

Ia menyebut bantuan tersebut sangat penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

"Alhamdulillah, dari 10 usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tujuh titik disetujui untuk mendapatkan bantuan program padat karya pascabencana yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan fisik di tujuh nagari," ujar Ahmad Fadly.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu solusi efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang masih berupaya bangkit pascabencana.

"Program ini menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, juga membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan masyarakat," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah nagari penerima bantuan agar melaksanakan program secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami berharap seluruh wali nagari yang menerima bantuan dapat menjalankan program ini dengan baik dan tepat sasaran. Meskipun nilai bantuannya tidak terlalu besar, namun manfaatnya sangat berarti bagi masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Nusyirwan menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil usulan pemerintah daerah pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Tanah Datar pada tahun 2025.

Dari 10 titik yang diajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak tujuh titik mendapatkan persetujuan.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana penyediaan air bersih diNagari Sawah Tangah, Nagari Bungo Tanjung

Sementara pekerjaan rabat beton akan dilaksanakan di: Nagari Jaho, Nagari Batipuah Baruah, Nagari Tambangan, Nagari Padang Laweh, Nagari Saruaso

"Masing-masing nagari menerima bantuan sebesar Rp100 juta yang akan disalurkan langsung melalui rekening nagari untuk mendukung pelaksanaan program padat karya tersebut," pungkas Nusyirwan. (Ris1)

Berita terkait

Jelang Konferensi Nasional Kota Toleransi, Pemkab Mimika Tata Wajah Kota

Jelang Konferensi Nasional Kota Toleransi, Pemkab Mimika Tata Wajah Kota

Mimika-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Konferensi Nasional Kota Toleransi pada 14 hingga 16 November 2026, setelah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah itu, dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan berskala nasional itu. Event tersebut, diharapkan dapat memperkuat semangat toleransi, merawat keberagaman, serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang

Anthonius Teniwut, Julianto
Banyuwangi Mendapat Penghargaan dari UGM Sebagai Daerah dengan Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik Se Indonesia

Banyuwangi Mendapat Penghargaan dari UGM Sebagai Daerah dengan Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik Se Indonesia

Banyuwangi-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Research Group Information System and Digital Transformation (ISDT) berupa “Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026”. Banyuwangi meraih terbaik pertama pada tata kelola transformasi digital kususnya implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan

Julianto
Forum FKIP Se-Indonesia Soroti Etika Penggunaan AI dalam Dunia Pendidikan

Forum FKIP Se-Indonesia Soroti Etika Penggunaan AI dalam Dunia Pendidikan

Ambon-Spektroom : Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian dalam Forum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) se-Indonesia di Ambon. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai mampu memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran, namun harus diimbangi dengan pemahaman mengenai etika dan tanggung jawab

Eva Moenandar, Julianto