Bawaslu Kubu Raya Perkuat Pengawasan Pemilu, Soroti Politik Uang dan Peran Media
Spektroom – Bawaslu Kabupaten Kubu Raya menggelar kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Hotel Alimoer, Sungai Raya, Jumat (29/8/2025). Acara ini jadi ajang penting untuk memperkuat peran pengawas pemilu, sejalan dengan arahan RPJMN 2025–2029 dan juga pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, hadir langsung membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu bukan hanya soal meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tapi juga harus melibatkan banyak unsur lain.
“Ini menyangkut sinergi semua pihak. Bukan cuma Bawaslu, tapi juga jurnalis, akademisi, dan tokoh masyarakat. Kalau nantinya undang-undang pemilu benar-benar direvisi, baik lewat omnibuslaw maupun verifikasi, maka Bawaslu harus siap menyesuaikan diri,” ujarnya.
Salah satu isu yang kini ramai dibahas, kata Mursyid, adalah kemungkinan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisahkan. Apa pun aturannya nanti, Bawaslu di tingkat kabupaten harus tetap siap mengikuti perubahan.
“Perubahan regulasi pasti berdampak, termasuk pada mekanisme laporan dan penanganan pelanggaran. Prinsipnya, kami akan terus berusaha mempermudah proses pengawasan hingga ke tingkat TPS,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung persoalan klasik dalam setiap pemilu: politik uang. Menurut Mursyid, praktik money politics masih jadi tantangan serius, meski tren pelanggaran tidak menunjukkan kenaikan drastis.
“Money politics ini sering dianggap budaya, padahal jelas merusak. Pilihlah pemimpin tanpa uang politik, karena yang diuntungkan hanyalah mereka yang punya modal besar. Masyarakat harus lebih kritis dan berani melaporkan jika menemukan pelanggaran,” jelasnya.
Tak hanya itu, Mursyid juga memberi penekanan khusus pada peran media massa. Menurutnya, media adalah salah satu pilar penting demokrasi yang bisa membantu Bawaslu dalam mengedukasi masyarakat.
“Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan media agar pesan-pesan pengawasan dan edukasi sampai ke masyarakat luas,” tambahnya.
Kegiatan penguatan kelembagaan ini sebelumnya juga sudah digelar di Kota Pontianak, dan ke depan akan berlanjut di sejumlah kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Harapannya, dengan kegiatan seperti ini, pengawas pemilu semakin siap menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang. (RRE/Apolowelly)
