Berantas Korupsi, Perkuat Sinergi Saling Awasi
Spektroom - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Rabu 6 November membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Lampung yang diikuti oleh 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, berlangsung di Balai Keratun, lantai 3, kompleks Kantor Gubernur Lampung,di Bandarlampung.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan pada 10 Oktober 2025.
Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekdaprov serta Bupati/Walikota Se-Lampun ikuti rakor. Pun demikian Kapolda, Kajati, Ketua DPRD Lampung, Forkopimda Prov Lampung, Kepala BPKP, Kepala Kantor Perwakilan BPK, Kapolres se-Lampung, bahkan Kejari Selampung, Kepala opd/pejabat batan tinggi Pratama pemprov lampung, Sekda Kab/kota se-Lampung nampak hadir.
Rapat koordinasi ini membahas langkah langkah strategis dalam pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, dengan fokus pada pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Dua area utama yang menjadi perhatian yaitu pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi penerimaan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menilai kehadiran KPK merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menurutnya, integritas menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa integritas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun dan memperlambat laju pembangunan.
Akhir akhir ini masyarakat di provinsi Lampung dipertontonkan bagaimana banyak kepala daerah terkena OTT yang kemudian menjadi stigma masyarakat bahwa pemerintah masih terbelenggu korupsi.
"Masyarakat di provinsi Lampung diperlihatkan kepala daerah terkena OTT dan lain-lain dan ini kan jadi stigma masyarakat pemerintah tidak benar, Lampung tidak bisa maju, kalau tidak ada usaha perbaikan, maka harus dibutuhkan integritas yang tinggi"
Untuk itu Gubernur mengajak seluruh kepala daerah dan instansi vertikal untuk memperkuat kerja sama dan saling mengawasi dalam setiap proses kebijakan publik dan pengelolaan anggaran.
Sementara Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pemberantasan korupsi, terutama di tingkat daerah.
Kegiatan ini sangat lengkap karena melibatkan kepala daerah, DPRD, aparat penegak hukum, hingga lembaga vertikal. Semua bersatu dalam semangat sinergi memberantas koruupsi.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan tiga pendekatan utama pendidikan, pencegahan, dan penindakan.(@Ng).
