Berkunjung di Tidore, Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN Tekankan Penguatan Bonus Demografi dalam Pembinaan PKB/PLKB

Berkunjung di Tidore, Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN Tekankan Penguatan Bonus Demografi dalam Pembinaan PKB/PLKB
Sekretaris Kemendukbangga/ Sekretaris Utama BKKBN RI, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., saat melakukan kunjungan kerja pembinaan dan peninjauan PKB/PLKBPLKB di Tidore (Foto:BKKBN Malut)

Tidore–Spektroom : Bonus demografi menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ Sekretaris Utama BKKBN RI, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., saat melakukan kunjungan kerja pembinaan dan peninjauan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam kegiatan tersebut, Sedtama didampingi Plt. Kepala Biro SDM Kemendukbangga/BKKBN Mayang Mariana, S.Psi., M.Psi., Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Taher Usman, Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/ BKKBN Provinsi Maluku Utara Ansar Djainahu, S.Sos., serta Kepala DPPKBP3A Kota Tidore Kepulauan H. Hasby Marsaoly, S.Sos, Selasa (16/6/2026).

Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN RI Prof. Budi menjelaskan bahwa Kemendukbangga akan mendapat tugas strategis dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan bonus demografi. Menurutnya, bonus demografi merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan nasional dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi.

"Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi kekuatan dalam mengakselerasi pembangunan dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya. Ia menambahkan, perubahan nomenklatur dari BKKBN menjadi Kemendukbangga merupakan bagian dari penguatan peran lembaga dalam mengelola isu kependudukan dan pembangunan keluarga secara lebih komprehensif.

Karena itu, PKB dan PLKB dituntut untuk memahami berbagai persoalan kependudukan yang berkembang di masyarakat sehingga mampu memberikan pendampingan dan edukasi yang tepat kepada keluarga. "PKB dan PLKB harus menguasai setiap persoalan kependudukan. Mereka harus mampu menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan keluarga di lapangan," tegasnya.

Menurut Prof. Budi, peran PKB dan PLKB sangat strategis dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. "Jika tidak ada peran PKB dan PLKB, pertumbuhan penduduk Indonesia akan jauh lebih besar. Karena itu, PKB dan PLKB merupakan ujung tombak dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan PKB dan PLKB dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tantangan dan peluang bonus demografi. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Selain itu, Prof. Budi menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan yang terintegrasi. Instrumen yang digunakan adalah Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang memuat berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia.

"Kita harus mampu menyelesaikan berbagai tantangan untuk mencapai bonus demografi yang berkualitas. Karena itu diperlukan tata kelola pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan," pungkasnya.

Berita terkait