Bonus Demografi Tak Bisa Ditunda, BKKBN Ingatkan Daerah Siapkan SDM Menuju Indonesia Emas 2045
Sofifi–Spektroom : Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar tidak menyia-nyiakan momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Prof. Budi saat memberikan pemaparan strategis mengenai pengelolaan struktur kependudukan di Gedung Serba Guna Masjid Raya Shaful Khairaat, Sofifi, Maluku Utara, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola penduduk usia produktif agar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
"Kita tidak boleh membiarkan momentum puncak bonus demografi ini berlalu begitu saja. Tantangan terbesar kita bukan sekadar jumlah usia produktif yang melimpah, melainkan bagaimana memastikan mereka memiliki produktivitas tinggi, tersertifikasi, dan terserap di sektor formal agar mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target delapan persen," ujar Budi.
Dalam paparannya, Prof. Budi menjelaskan bahwa jumlah penduduk usia produktif Indonesia saat ini mencapai 196 juta jiwa atau setara 68,94 persen dari total populasi nasional. Kondisi tersebut membuat rasio ketergantungan penduduk berada pada angka yang menguntungkan, yakni 45,05.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut tidak akan berlangsung lama. Berdasarkan proyeksi kependudukan, rasio ketergantungan diperkirakan meningkat menjadi 50 persen pada 2045 seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia.
Karena itu, transformasi ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dipercepat melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi agar angkatan kerja Indonesia mampu bersaing di tingkat global.
Prof. Budi juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Sektor informal masih mendominasi pasar kerja nasional dengan porsi mencapai 57,8 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran usia muda 15–24 tahun tercatat sebesar 17,3 persen.
Di bidang kesehatan, prevalensi stunting yang berada pada angka 19,8 persen dinilai harus terus ditekan agar tidak menghambat kualitas generasi penerus bangsa.
Ia turut mewaspadai ancaman fenomena "Tua Sebelum Kaya" atau meningkatnya populasi lanjut usia sebelum masyarakat mencapai kesejahteraan yang memadai.
"Jika angkatan kerja saat ini tidak dipersiapkan dengan sistem kerja formal dan perlindungan hari tua yang baik, maka ledakan jumlah lansia di masa depan dapat menjadi beban fiskal yang berat dan menurunkan daya beli masyarakat," katanya.
Sebagai pembelajaran, Prof. Budi memaparkan sejumlah negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi. Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan mampu melompat melalui penguatan manufaktur dan teknologi. Tiongkok serta Vietnam sukses menyerap tenaga kerja melalui industrialisasi masif, sedangkan Irlandia bertransformasi menjadi pusat inovasi digital dan layanan bernilai tambah tinggi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mendorong implementasi tiga pilar Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk melalui wajib belajar 13 tahun dan sertifikasi profesi, serta pengelolaan mobilitas penduduk.
Dalam kesempatan itu, Prof. Budi juga memperkenalkan inovasi BANGGALINK, sebuah sistem integrasi verifikasi dan rekomendasi data tunggal yang menghubungkan kepatuhan warga negara dengan akses terhadap layanan sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial.
Melalui sistem tersebut, bantuan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, pencari kerja, lulusan baru, hingga pensiunan, diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran melalui Mall Pelayanan Publik di daerah.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Camat Oba Utara, Kapolsek Oba Utara, Danramil 1505-05 Sofifi, Kepala Puskesmas Galala, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Oba Utara, pelaku usaha, pimpinan perusahaan, unsur BUMN, mahasiswa, serta pimpinan lembaga di wilayah setempat.
Selain pemaparan materi, agenda juga diisi diskusi interaktif bersama mahasiswa Universitas Bumi Hijrah untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai pentingnya bonus demografi sebagai modal menyongsong Visi Indonesia Emas 2045.
