BPJS Kesehatan Gandeng Insan Dakwah, Perkuat Literasi JKN hingga Pesantren
Semarang-Spektroom : BPJS Kesehatan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan insan dakwah untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui kegiatan Transformasi Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah JKN (TASBIH JKN) di Semarang, Jumat (23/10/2026), ulama dan dai didorong menjadi mitra edukasi agar informasi mengenai jaminan kesehatan semakin mudah dipahami masyarakat.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan, jumlah peserta JKN secara nasional mencapai 284,8 juta jiwa per 1 Oktober 2026 atau 98,20 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, tingkat keaktifan peserta baru mencapai 79,49 persen.
Menurutnya, capaian kepesertaan tersebut masih perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program, hak dan kewajiban peserta, serta cara mengakses layanan kesehatan.
Keterlibatan ulama dan insan dakwah dinilai strategis karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat melalui khutbah, ceramah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya.
“Melalui TASBIH JKN, kami ingin memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Program JKN, termasuk manfaat, hak dan kewajiban peserta, serta kanal layanan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
BPJS Kesehatan juga mendorong insan dakwah bergabung dalam Gerakan Rekan Terdepan JKN (GARDA JKN). Mereka diharapkan membantu menyebarkan informasi yang akurat, meluruskan kabar keliru, mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, serta meningkatkan kesadaran untuk menjaga kepesertaan tetap aktif.
Ketua Dewan Penasihat Syariah BPJS Kesehatan, M. Cholil Nafis, menilai Program JKN sejalan dengan prinsip hifz an-nafs atau menjaga jiwa dalam ajaran Islam. Semangat tersebut juga mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.
Ia mengajak ulama, santri, dan pengelola pesantren ikut menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan serta perlindungan melalui JKN. Momentum Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober dinilai relevan untuk memperkuat peran pesantren dalam edukasi kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan MUI untuk memperluas akses informasi serta mendukung pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
Selain edukasi, peluang pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu pembayaran iuran JKN bagi masyarakat tidak mampu turut menjadi perhatian. Pelaksanaannya perlu melibatkan lembaga pengelola zakat dan pihak terkait, dengan memperhatikan ketentuan syariah serta ketepatan sasaran penerima bantuan.
Untuk memudahkan peserta mengakses layanan, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal digital dan non-digital, antara lain Mobile JKN, PANDAWA, Care Center 165, AMAN JKN, dan VIOLA.
Melalui sinergi tersebut, literasi JKN diharapkan semakin luas, kepesertaan aktif meningkat, dan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan secara lebih merata.
