Cegah Munculnya Kelompok Miskin Baru Pascabencana, Pemko Padang Dorong Percepatan Bantuan Modal dan Perbaikan Irigasi

Cegah Munculnya Kelompok Miskin Baru Pascabencana, Pemko Padang Dorong Percepatan Bantuan Modal dan Perbaikan Irigasi
Suasana Rakor Pemulihan Pascabencana Sumatera via zoom meeting di gedung Bapenda Padang. (Foto: Diskominfo Kota Padang)

Spektroom - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan bahwa penyelamatan sektor perekonomian kerakyatan harus menjadi salah satu fokus utama pemulihan pascabencana. Dia memperingatkan terkait ancaman munculnya kelompok miskin baru jika intervensi ekonomi tidak segera dilakukan pemerintah pusat dan daerah secara sinergis.

Hal tersebut disampaikan Maigus Nasir secara tegas saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pasca Bencana Sumatera melalui zoom meeting dari Gedung Bapenda Kota Padang, Jumat (9/1/2026).

Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan diikuti perwakilan pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor akhir November lalu.

Maigus Nasir memaparkan, di Kota Padang terjadi kerusakan parah terhadap sejumlah infrastruktur pertanian. Tercatat sekitar 4.000 hektar lahan pertanian warga saat ini tidak dapat digarap karena sistem irigasi yang rusak total.

"Irigasi yang hancur total ini adalah urat nadi petani kita. Jika tidak segera diperbaiki, ribuan petani kehilangan mata pencaharian. Kami fokus agar perbaikan irigasi ini menjadi prioritas utama untuk menjamin ketahanan ekonomi warga," tegas Maigus Nasir.

Selain sektor pertanian, Maigus Nasir juga menyoroti nasib pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kehilangan aset atau tempat usaha. Saat ini, jajaran Pemko Padang tengah melakukan pendataan lapangan secara maraton.

Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengusulan bantuan permodalan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat.

"Kami ingin memastikan pelaku UMKM yang terdampak mendapatkan suntikan modal agar mereka bisa segera bangkit dan kembali berputar roda ekonominya," tambahnya.

Pada kesempatan sama, Buya Maigus juga memaparkan bahwa pemulihan ekonomi terhambat oleh rusaknya sembilan jembatan dan dua ruas jalan kota yang putus total. Kerusakan ini mengganggu arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Mengingat jembatan darurat (Bailey) sulit dipasang karena bentang sungai yang lebar, Maigus Nasir meminta perhatian khusus dari pusat terkait solusi teknis jembatan permanen agar isolasi ekonomi di beberapa titik dapat segera teratasi.

Sementara terkait kondisi serta progres pemulihan pascabencana di bidang pendidikan, Maigus Nasir menjelaskan bahwa satu gedung Sekolah Dasar, yakni SD 49 Koto Tangah, hanyut total akibat bencana sehingga proses belajar mengajar sementara dilaksanakan dengan menumpang di gedung Puskesmas Pembantu.

Selain itu, akses menuju SMP 44 masih terhambat. Di bidang pendidikan agama, terdapat dua madrasah atau pesantren yang terdampak, dengan satu gedung mengalami kerusakan hingga 80 persen dan satu lainnya kehilangan beberapa ruang kelas, meskipun aktivitas belajar mengajar masih tetap berjalan.

Sementara itu, pada sektor infrastruktur transportasi, tercatat sembilan jembatan terdampak bencana. Pemasangan jembatan Bailey belum memungkinkan karena bentang jembatan yang terlalu panjang. Selain itu, dua titik ruas jalan kota dilaporkan putus. Maigus Nasir menambahkan bahwa kerusakan infrastruktur mayoritas terjadi pada jalan kota, sedangkan jalan nasional masih dapat dilewati tanpa kendala berarti dan jalan provinsi dalam kondisi aman. (RRE/Viqi/Wiki/Ari/Raju/Taufik)

Berita terkait

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Spektroom – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ambon belum dapat diputuskan karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menyerahkan hasil identifikasi usulan dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan itu disampaikan Wattimena kepada wartawan usai rapat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru